Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Serangan Ransomware Ancaman bagi Geopolitik Indonesia

Kompas.com - 02/07/2024, 15:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hal ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin regional yang proaktif dalam menghadapi dinamika teknologi informasi yang berkembang pesat, sekaligus memperluas jaringan diplomasi dan keamanan siber untuk mengurangi ancaman global yang semakin kompleks.

Pengembangan kapasitas keamanan siber Nasional

Meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi ancaman siber, adalah krusial untuk menjaga stabilitas dan posisi strategis Indonesia di era digital yang terus berkembang. Investasi dalam teknologi keamanan siber menjadi langkah awal yang sangat penting.

Dari itu Indonesia harus mengalokasikan sumber daya untuk mengadopsi teknologi canggih dalam deteksi, pencegahan, dan respons terhadap serangan siber yang semakin kompleks.

Dengan mengembangkan sistem keamanan yang responsif dan adaptif, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif dari serangan siber terhadap infrastruktur kritis dan data sensitif negara.

Selain investasi dalam teknologi, peningkatan keterampilan sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga mendesak.

Pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada keamanan siber akan membantu menghasilkan tenaga kerja kompeten dan siap menghadapi ancaman yang terus berubah dalam lingkungan digital.

Dengan membangun kapasitas sumber daya manusia yang kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan siber dengan lebih efektif dan proaktif, serta mengembangkan inovasi dalam keamanan digital yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Di samping itu, memperkuat infrastruktur kritis yang rentan terhadap serangan siber juga menjadi prioritas utama. Infrastruktur seperti jaringan telekomunikasi, sistem keuangan, dan layanan publik digital harus dilindungi dengan standar keamanan tinggi.

Indonesia harus melakukan audit keamanan secara teratur, meningkatkan pemantauan terhadap serangan siber, dan mengimplementasikan tindakan mitigasi yang tepat waktu.

Dengan melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber, Indonesia dapat memastikan kelancaran operasional serta kehandalan layanan publik yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari masyarakat.

Regulasi dan kebijakan yang kokoh memainkan peran vital dalam menjaga keamanan data nasional dan infrastruktur kritis di Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman siber yang semakin kompleks, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi serta memperbarui regulasi terkait keamanan siber.

Kebijakan ini harus mencakup aspek pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan dari serangan siber guna memberikan perlindungan menyeluruh terhadap infrastruktur dan informasi sensitif negara.

Maka Indonesia harus menetapkan regulasi ketat untuk melindungi data nasional dari serangan siber.

Hal ini termasuk implementasi standar keamanan tinggi di sektor-sektor kunci seperti pemerintah, swasta, dan infrastruktur kritis seperti jaringan telekomunikasi dan sistem keuangan.

Dengan menerapkan regulasi komprehensif, Indonesia dapat memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam pengelolaan data mengikuti pedoman yang jelas untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah terhadap informasi penting.

Kebijakan keamanan siber harus diperkuat dengan fokus pada deteksi dini terhadap ancaman siber yang mengintai. Ini memerlukan pengembangan sistem monitoring dan pemantauan efektif untuk mendeteksi serangan sebelum mereka menyebabkan kerusakan yang signifikan.

Respons cepat dan terkoordinasi menjadi kunci dalam mengisolasi dan menanggapi serangan siber secara efisien, sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional dan keamanan nasional.

Kebijakan juga harus mencakup strategi pemulihan yang efektif pasca-serangan siber. Langkah-langkah ini mencakup pemulihan data yang terpengaruh, perbaikan kerentanan yang dieksploitasi, dan penguatan sistem keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan.

Dengan mengadopsi siklus kebijakan yang komprehensif dari pencegahan hingga pemulihan, Indonesia dapat membangun fondasi kokoh dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang, menjaga keamanan nasional, serta memastikan kelancaran berbagai aktivitas penting dalam era digital.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Empat Kecamatan Terendam Banjir di Provinsi Maluku, 210 KK Mengungsi

Empat Kecamatan Terendam Banjir di Provinsi Maluku, 210 KK Mengungsi

Nasional
Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

Hadapi Pesatnya Persaingan Ekonomi dan Teknologi, Gus Halim Ajak Pegiat Desa Tingkatkan SDM

Nasional
Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

Saat Megawati Tantang Penyidik Harun Masiku untuk Menghadap...

Nasional
Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan 'All Out'

Jokowi Dinilai Tetap Akan Miliki Pengaruh pada Pilkada 2024, Gibran Akan "All Out"

Nasional
Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Duga Jadi Sasaran KPK, Megawati Dinilai Lempar Sinyal Sudah Tak Sejalan dengan Pemerintah

Nasional
Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Perayaan Tahun Baru Islam, Menag Berharap Jadi Inspirasi untuk Perbaikan Diri

Nasional
Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR  Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Kisruh Sirekap, Ketua Komisi II DPR Usul Negara Siapkan Gawai untuk KPPS pada Pilkada 2024

Nasional
Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Kaesang Digadang-gadang Maju Pilkada Jakarta, Peneliti BRIN: Ini Bukan Kelas Berat Lawan Kelas Bulu...

Nasional
Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Jelang Pilkada, Sirekap KPU Diminta Lebih Cerdas dan KPPS Bisa Koreksi Data

Nasional
Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Kapolda Sumbar Dinilai Tak Terima Kritik Terkait Kasus Kematian Afif Maulana

Nasional
DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

DPR: Jika KPU Gagal Jelaskan soal Sirekap, Tak Usah Pakai di Pilkada

Nasional
DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

DPR Bakal Panggil KPU Bahas Evaluasi Sirekap Jelang Pilkada 2024

Nasional
Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Sentil Kaesang, Peneliti BRIN: Karier Itu Tak Bisa Lompat, Pak Jokowi Saja Mulai dari Solo Dulu

Nasional
Mencari Demokrasi Indonesia

Mencari Demokrasi Indonesia

Nasional
Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Jadwal Kegiatan Paus Fransiskus Saat Berkunjung ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com