Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan enggan membiayai proyek lumbung pangan atau food estate dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lagi.

Ia menuturkan, proyek tersebut harus didanai oleh investasi dari para investor.

"Yang kita dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN," kata Jokowi dalam keterangannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek Food Estate dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kepala Negara menuturkan, pihaknya tengah mencari investor untuk mengembangkan food estate di dalam negeri.

Sejauh ini, ia pun belum memiliki rencana untuk mengunjungi food estate.

"Belum (ada rencana kunjungi food estate). Masih mencari investor, investor," ucap dia.

Program food estate adalah salah satu proyek yang sudah dikembangkan pemerintahan saat ini untuk ketahanan pangan.

Pemerintah menargetkan sejumlah lokasi untuk program lumbung pangan ini, di antaranya di Papua, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Baca juga: Saat Food Estate Jegal Kementan Raih WTP, Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Mengutip Buku Pintar Pengembangan Food Estate oleh Kementerian Pertanian, food estate adalah program usaha budidaya tanaman berskala luas, atau lebih dari 25 hektar dengan konsep pertanian modern.

Konsep pertanian ini menggunakan sistem industrial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akses permodalan, dijalankan oleh organisasi, dan dikelola dengan manajemen modern.

Ada beberapa komoditas yang dikembangkan dalam program lumbung pangan ini, seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, serta ternak sapi atau ayam.

Proyek food estate juga sempat digaungkan dalam debat calon presiden Januari awal tahun ini. Proyek ini dikritik oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 dan 1 saat itu.

Menurut Mahfud, proyek itu gagal, merugikan, dan merusak lingkungan.