Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura, Sabtu (1/6/2024).

“Kami siap ketika dibutuhkan dan diminta PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan guna menjaga dan mengawasi gencatan senjata,” kata Prabowo, dikutip dari Kompas.id.

Rencana pengiriman pasukan itu disampaikan Prabowo setelah mengetahui usulan gencatan senjata di Jalur Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Prabowo juga mengungkapkan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia siap mengevakuasi dan merawat sekitar 1.000 pasien korban konflik di Gaza.

Baca juga: Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Sebagai informasi, rumah sakit Indonesia di Gaza, yang dijalankan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia, ditutup pada November 2023 karena situasi perang memaksa para petugas medis angkat kaki.

Pengamat hubungan internasional dan politik ekonomi, Dinna Prapto Raharjo pernah mengatakan bahwa Prabowo senang isu hubungan internasional.

Diplomasi Prabowo untuk Gaza, menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin tampil sebagai sosok pemimpin internasional.

“Prabowo senang isu luar negeri dan ingin tampil sebagai sosok pemimpin internasional,” kata Dinna kepada Kompas.com, 4 April 2024, usai Prabowo mengunjungi China dan Jepang.

TNI siapkan skema

Rencana Prabowo itu direspons oleh TNI yang kemudian menyiapkan dua skema operasi kemanusiaan di Gaza.

Skema pertama, para prajurit TNI akan membangun rumah sakit lapangan di lokasi.

Baca juga: TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

Dalam hal ini, TNI menyiapkan dua kapal rumah sakit, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 dan KRI dr Soeharso-990, beserta perlengkapannya.

“Dua kapal RS untuk merawat pasien di tempat,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar kepada Kompas.com, Minggu (9/6/2024).

“Dua kapal RS dan rumkit lapangan untuk merawat pasien di Gaza, jika sudah ada mandat PBB,” ujar Gumilar.

Di sisi lain, TNI juga menyiapkan dua rumah sakit di Indonesia, Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Panglima Besar Soedirman Kementerian Pertahanan, apabila ada pasien yang dibawa ke Indonesia.

Prabowo menyebutkan, ada sekitar 1.000 korban terdampak konflik di Gaza yang akan dibawa ke RS di Indonesia.

“RSPAD dan RS Pangsar Soedirman Kemenhan bisa menampung sampai 1.000 pasien,” kata Kapuspen TNI.

Gumilar mengatakan, sekitar 1.000 pasien itu bisa dibawa ke Indonesia menggunakan salah satu dari dua kapal RS atau pesawat TNI AU.

“Bisa menggunakan kapal, bisa juga menggunakan pesawat TNI AU,” ujar Gumilar.

Baca juga: Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024), mengatakan bahwa akan menyiapkan Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan.

Lalu, untuk perawatan langsung di lokasi konflik, TNI akan menyiakan dua kapal rumah sakit, yakni KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 dan KRI dr Soeharso-990.

"KRI Radjiman diawaki oleh 163 personel dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Soeharso akan mampu menampung 40 pasien, dan mengangkut 500 personel. KRI Soeharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton," kata Agus.

Panglima Agus juga telah meninjau kesiapan Batalyon Kesehatan (Yonkes)-1/Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) di Sukaraja, Bogor, Jumat (7/6/2024).

Yonkes-1/Kostrad bakal disiapkan menjadi bagian Satgas Brigade Komposit yang diberangkatkan ke Gaza.

Tunggu gencatan senjata dan mandat PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggarisbawahi bahwa pasukan perdamaian hanya bisa dikerahkan saat diputuskan ada gencatan senjata di Gaza.

Kemudian, pengiriman pasukan perdamaian itu harus melalui persetujuan PBB.

"Yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah tentunya kalau gencatan senjata sudah dapat terwujud. Apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaiannnya, maka Indonesia siap untuk mengirimkanya," ujar Retno di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (3/6/2024).

Hal tersebut, kata Retno, sama seperti saat PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Sudan Selatan atau Lebanon. Dalam hal ini, TNI sudah terlibat.

"Jadi keyword-nya adalah apabila PBB memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian maka Indonesia akan siap untuk berkontribusi," ujar Retno.

Baca juga: Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Palestina, Menlu: Harus Lihat Kalimatnya, Di Bawah Mandat PBB

Hal yang sama diungkapkan pengamat hubungan internasional sekaligus Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana.

“Pasukan militer Indonesia bisa di-deploy atau dikerahkan pada saat gencatan senjata disetujui,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (10/6/2024).

Skemanya, lanjut Hikmahanto, gencatan senjata disetujui lalu Indonesia mendapat izin PBB.

“Kalau tidak (gencatan senjata), berarti kita ikut perang untuk kepentingan salah satu pihak,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu.

Adapun pengerahan pasukan perdamaian itu termaktub dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan tanpa keberpihakan di antara dua pihak yang bertikai, serta tidak sedikitpun memberatkan salah satu pihak”.

Kemudian, berdasarkan persetujuan dari negara setempat dan/atau kelompok yang bertikai untuk dilaksanakan misi.

Baca juga: Pengamat: Prabowo Baru Bisa Kirim Pasukan ke Gaza usai Gencatan Senjata

“Operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan legalitas resmi dari lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional lainnya,” tulis Peraturan Menhan.

Lalu, Pasal 5 menyebutkan bahwa misi pemeliharaan dunia meliputi “misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan dalam rangka memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak- pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara”.

Di sisi lain, Prabowo akan mewakili Presiden Jokowi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" atau “Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza” di Yordania, Selasa (11/6/2024).

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan, konferensi itu digelar sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Baca juga: Prabowo Wakili Jokowi di KTT Tanggap Darurat Gaza, Ini yang Bakal Dibahas

“Konferensi ini diselenggarakan sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Gaza, dengan tujuan agar para kepala negara dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat tanggapan komunitas internasional terhadap bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung,” kata Edwin, Senin kemarin.

Hikmahanto mengatakan, KTT itu penting digelar, terutama bagi Indonesia.

“Karena di situ Indonesia menunjukkan kita sudah melakukan hal konkret,” kata Hikmahanto.