Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Komisi II Belum Setorkan Sisa Anggaran Rp 10,57 Miliar, Ketua KPU Bilang Begini

Kompas.com - 10/06/2024, 14:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengembalikan sisa anggaran perjalanan dinas sebanyak Rp 10,57 miliar.

Hal itu terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II membahas anggaran, Senin (10/6/2024) di Gedung DPR.

Mulanya, tudingan itu disampaikan Rezka setelah mencecar KPU dan menyebut lembaga penyelenggara pemilu itu boros anggaran.

"Dan saya juga ingin mempertanyakan, saya dapat informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas, tercatat KPU, belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sbanyak Rp 10,57 milyar belum dikembalikan ke kas negara," kata Rezka dalam rapat.

Baca juga: Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Ketua KPU: Sedang Dibahas Bersama

Rezka meminta Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjawab pertanyaannya itu.

Pada saat rapat, Hasyim belum berkesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi II.

Setelah rapat, wartawan sudah menunggu Hasyim dan langsung bertanya tentang dugaan sisa anggaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan.

Hasyim mengeklaim, sisa anggaran sudah disetorkan kembali ke kas negara, bahkan sudah ada laporannya.

"Tapi pada dasarnya hari ini pada saat rapat itu sesungguhnya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kelebihan sisa anggaran perjalanan dinas yang Rp 10,57 M itu sudah disetorkan KPU ke kas negara," ucap Hasyim saat ditemui.

Baca juga: KPU Dinilai Kerap Lakukan Pemborosan, Komisi II Ancam Tak Beri Anggaran pada 2025

Wartawan kembali bertanya apakah pernyataan itu artinya KPU sudah menyetorkan sisa anggaran perjalanan dinas ke kas negara, namun laporannya yang belum sampai.

Hasyim menjawab, setoran dan laporan sudah dilakukan oleh KPU sebagaimana mestinya.

Namun, wartawan kembali bertanya mengapa ada temuan BPK bahwa KPU belum mengembalikan sisa anggaran itu.

"Tanya BPK, jangan saya," dalih Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com