Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Kompas.com - 05/06/2024, 17:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri guna mengamankan Pilkada 2024

Dana itu diambil dari APBD masing-masing wilayah yang menyelenggarakan pilkada.

"Polisi itu Rp 898,57 miliar seluruh Indonesia sampai ke kabupaten-kabupaten. Untuk TNI kurang lebih Rp 377,62 miliar. Itu dukungan pendanaan," sebut tenaga ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro, dalam diskusi bertajuk "Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif" yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (5/6/2024).

Akan tetapi, mengutip data Kemendagri, realisasi anggaran ini masih rendah.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Rahayu Saraswati: Saya Tidak Ada Ambisi Politik, tapi...

Dari sisi TNI, 398 pemerintah daerah (pemda) yang belum meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Baru 148 pemda yang telah meneken NPHD dan baru 49 pemda saja yang melakukan realisasi. Tak heran, realisasi NPHD masih di kisaran 26,87 persen atau sekitar Rp 138,77 miliar.

Dari sisi Polri, pemda yang belum meneken NPHD mencapai 408 pemda.

Baru 138 pemda yang telah meneken NPHD dan baru 58 di antaranya yang melakukan realisasi.

Alhasil, realisasi NPHD untuk kepolisian masih di kisaran 29,87 persen atau sekitar Rp 382,79 miliar.

Baca juga: Soal Isu Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Pengamat: Kemunculannya Bukan Lagi Kejutan

Suhajar berujar bahwa pada dasarnya pengamanan pilkada masih dipegang oleh kepolisian.

Namun, pemerintah menyebut bahwa jutaan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) sudah siap untuk perbantuan keamanan pada Pilkada Serentak 2024.

"Jadi 1 polisi akan membawahi beberapa satlinmas," kata Suhajar.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Akan tetapi, sekitar separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek dan Jawa Barat.

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS.

Baca juga: KPU Lempar Bola Aturan Bansos pada Pilkada 2024 ke Pemerintah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com