Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Kompas.com - 02/06/2024, 08:40 WIB
Aditya Mulyawan

Penulis

KOMPAS.com - Pertamina terus berbenah meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, perseroan saat ini tengah dilakukan pendataan pengguna liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg).

Langkah tersebut dilakukan sebagai dukungan perseroan agar transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Guna meningkatkan layanan pendataan dan integrasi data, per Sabtu (1/6/2024), pangkalan LPG akan beralih dari pencatatan log book manual ke log book digital melalui aplikasi berbasis situs web Merchant Apps Pangkalan (MAP) yang merupakan inovasi dari Pertamina Patra Niaga.

“Ini dalam konteks pendataan dulu kepada masyarakat, subsidi tepat LPG. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan regulasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Per 1 Juni ini, kami sudah mengintegrasikan sistem dari Pertamina ke agen LPG, ke pangkalan dan kepada masyarakat,” tutur Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/6/2024).

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah dapat mengetahui profil konsumen dan menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat yang berhak.

Baca juga: Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Ega menegaskan bahwa pendataan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai upaya untuk memastikan hak masyarakat terhadap LPG 3 kg tetap terpenuhi.

“Sesungguhnya ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan sehingga kami bisa meminimalisasi apabila ada indikasi (penyalahgunaan). Barangkali karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi yang cukup jauh apabila ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. (Dengan upaya) ini, justru kami bisa tahu bagaimana kita bisa memproteksinya,” ucap Ega.

Melalui pendataan dan sistem yang terintegrasi, diharapkan penggunaan LPG 3 kg betul-betul menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Tujuan dari pencatatan ini untuk memberikan efektivitas terhadap sasaran masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai hak-hak masyarakat yang membutuhkan sesuai peruntukan diambil oleh masyarakat yang tidak berhak,” kata Ega.

Selain transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga konsisten melakukan perbaikan pelayanan terutama dalam hal menjaga ketepatan timbangan tabung gas.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama Pertamina Patra Niaga melakukan sidak di SPPBE PT Sadikun, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024)Dok. Pertamina Patra Niaga Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama Pertamina Patra Niaga melakukan sidak di SPPBE PT Sadikun, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024)

Untuk memastikan semua Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) mengisi tabung LPG sesuai takaran, Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah daerah selama seminggu terakhir.

Salah satunya, sidak di SPPBE PT Sadikun, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu. Sidak ini turut dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Sidak tersebut bertujuan untuk mengecek kualitas tabung dan kesesuaian isi tabung LPG 3 kg saat dilakukan pengisian di beberapa titik SPBE dan SPPBE.

Mengenai sidak tersebut, Ega mengatakan sebagai bentuk kolaborasi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Ini merupakan kolaborasi yang baik antara Kementerian ESDM, Kemendag, dan Pertamina selaku badan usaha untuk memberikan (layanan) yang lebih baik lagi. Kami juga ada beberapa tim yang bergerak secara nasional dari seluruh Indonesia, serempak kemarin selama seminggu, melakukan perbaikan-perbaikan agar ke depan layanan ini lebih baik,” tutur Ega.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com