Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto menyebutkan, draf Rancangan Undang-Undang Polri berpotensi menghidupkan kembali UU Subversi di era orde baru (orba).

Adapun draf RUU Polri itu telah disetujui sebagai usul inisiatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“RUU Polri berpotensi menghidupkan kembali UU Subversi, khususnya Pasal 16A dan B,” kata Soleman Ponto saat dihubungi, Jumat (31/5/2024).

Sebagai informasi, UU Subversi era orba kini telah dicabut lewat UU Nomor 26 Tahun 1999.

Baca juga: Diksi Ancaman Keamanan dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Dalam draf RUU Polri yang didapatkan Kompas.com dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi, Pasal 16A mengatur tugas Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri, yakni menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional.

Lalu, melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen, hingga deteksi dini untuk mengamankan kepentingan nasional.

Kemudian, Pasal 16B ayat 1 menyebutkan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan oleh Intelkam Polri atas permintaan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya. Itu termasuk pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.

Lalu, dijabarkan juga soal sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum.

Huruf A menyebut, “ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup”.

Baca juga: Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Kemudian, huruf B menyebutkan, “terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional”.

Soleman Ponto mengatakan, kewenangan itu juga berpotensi tumpang tindih dengan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bais TNI.

“Tidak boleh dalam UU itu disebut Intelkam itu tidak boleh. Dalam UU Polri ya bicara tentang Polri, kewenangan Polri, kewenangan penyidik,” ujar Soleman Ponto.

Draf Pasal 16A dan B, lanjut Ponto, merupakan kewenangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara, Polri harus berpatokan dari KUHAP.

“Pasal 16 itu penyelesaiannya di luar KUHAP. Jadi Anda bisa ditangkap polisi, suka-suka polisi tanpa lewat KUHAP. Kalau mau menangkap orang, lihat dulu KUHAP, melanggar UU apa? Baru boleh ditangkap,” ujar Soleman Ponto.

Baca juga: Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri

“Kalau RUU sudah jadi seperti itu (UU), maka Jampidsus kemarin enggak usah dimata-matain (Densus 88), tangkap saja langsung. Wong polisi boleh nangkap, kenapa harus mata-matain?” ucapnya lagi.

Soleman Ponto juga mempermasalahkan kata “kedaulatan” dalam RUU Polri, seperti padal Pasal 16B ayat 2(b).

“Kedaulatan itu UU TNI bukan polisi, polisi itu hanya terjadi kalau ada pelanggaran terhadap UU,” kata Ponto.

Sebagai informasi, DPR RI menyetujui revisi empat undang-undang sebagai usul inisiatif DPR yaitu revisi UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian, UU TNI, dan UU Polri.

Peresmian usulan RUU inisiatif DPR itu disahkan dalam Sidang Paripurna Ke-18 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).