Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Kompas.com - 28/05/2024, 17:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menerbitkan surat rekomendasi kepada enam orang kader untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Surat rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).

"Pada hari ini tanggal 28 Mei Partai Nasdem memberikan surat rekomendasi kepada kader-kader terbaiknya untuk segera siap melakukan pilkada pada November 2024 nanti," kata Prananda di Nasdem Tower, Selasa.

Baca juga: Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

Adapun keenam orang tersebut, yakni Teuku Irwan Djohan yang maju sebagai calon wali kota Banda Aceh, Befa Yogibalom sebagai calon gubernur Papua Pegunungan, H. Paisal sebagai calon bupati Dumai, dan Jhony Banua Rouw calon wali kota Jayapura.

Kemudian, Dominggus Mandacan sebagai calon gubernur Papua Barat, serta Sukirman sebagai calon bupati Bangka Barat.

"Semoga amanah dalam menjalankan tugas baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota," tutur dia.

Ia menyampaikan, nama-nama tersebut dipilih karena kebanyakan sudah menjadi petahana dengan kinerja yang baik. Ia beranggapan, sejumlah prestasi pun sudah ditorehkan kader-kader tersebut.

Baca juga: Usai Nasdem, PAN Juga Usung Andi Sudirman Sulaiman pada Pilkada Sulsel

Kemudian, ada aspirasi yang membuat kader-kader itu untuk maju kembali.

"Saya yakin dalam poling survei juga mereka ada di atas angka 65 persen," ucap Prananda.


Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut, partai memberikan afirmasi kepada kader-kader yang menjadi aspirasi tersebut.

"(Misalnya), Kakak Dominggus tentu putra terbaik Papua Barat, petahana, itu ada aspirasinya. Seperti itu yang hadir dari kader partai. Jadi terbuka tertutup itu hanya masalah teknis saja, ya. Proses itu menjadi sebuah kebutuhan partai Nasdem untuk melanjutkan pembangunan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com