Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Kompas.com - 27/05/2024, 19:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi dianggap sulit dihindari jika pemerintah tidak mempunyai anggaran lebih buat menunjang kebutuhan itu bagi masyarakat.

"Kalau kita bicara UKT itu kita memang tidak bisa menghindari bahwa UKT ini memang harus naik. Kecuali ada dari dana pemerintah atau anggaran pemerintah yang mendukung agar UKT tidak naik," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Minggu (26/5/2024).

Esther mencontohkan seperti yang dilakukan pemerintah Jerman. Mereka mempunyai alokasi anggaran cukup besar buat menunjang pendidikan pada tingkat perguruan tinggi sehingga masyarakat tidak perlu membayar uang kuliah.

Baca juga: Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan


"Atau di Belanda misalnya, kalau mereka mau sekolah lagi sampai S2, S3, dan mereka tidak punya uang, diberikan pinjaman kepada mahasiswa tersebut dan akan dibayar setelah mereka lulus dan mereka bekerja," papar Esther.

Akan tetapi, kata Esther, situasi yang ada di Jerman dan Belanda sangat berbeda dari Indonesia dan solusi itu belum tentu bisa dilakukan.

Menurut Esther, tidak ada jalan lain buat menggenjot kualitas pendidikan dan menurunkan biaya UKT selain niat pemerintah buat memperbesar alokasi anggaran pendidikan.

"Pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang lebih kalau dilihat dari porsi anggaran pendidikan terhadap PDB, bukan terhadap APBN," ucap Esther.

Baca juga: Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar mengatakan, salah satu solusi supaya kampus bisa menekan UKT adalah dengan mengajak mahasiswa berkolaborasi untuk mengelola aset, atau bekerja sama dengan pihak lain secara maksimal supaya perguruan tinggi mendapat pemasukan dengan baik.

Bahkan menurut Billy hal itu sudah dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan dianggap cukup berhasil.

"IPB Bogor, itu 47 persen kebutuhan mereka itu mereka dapat dari revenue sendiri. Artinya berhasil," kata Billy.

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah universitas menuai banyak kritik.

Baca juga: Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Beberapa di antara kampus negeri yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bersamaan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih mundur karena tidak punya uang untuk membayar UKT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com