BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

Kompas.com - 27/05/2024, 17:55 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peluncuran GovTech Indonesia dan SPBE Summit 2024.

Pemberian penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin, para menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepala lembaga pemerintahan, serta sejumlah duta besar.

Baca juga: Pemkot Surabaya Segel 7 Tempat Hiburan yang Nekat Buka Saat Ramadhan

Sebagai informasi, Pemkot Surabaya meraih indeks tertinggi se-Indonesia berdasarkan penilaian SPBE. Penilaian ini terdiri 47 indikator yang membentuk ekosistem digital di suatu instansi, mulai dari perencanaan, layanan internal dan eksternal, hingga audit teknologi.

Penilaian penghargaan itu melibatkan 30 perguruan tinggi untuk menjamin prinsip independen dan obyektif.

Pemkot Surabaya meraih indeks tertinggi se-Indonesia berdasarkan penilaian SPBE. DOK. Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya meraih indeks tertinggi se-Indonesia berdasarkan penilaian SPBE.

Selanjutnya, penilaian difinalisasi oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

Adapun indikator yang dijadikan penilaian, antara lain perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, serta kolaborasi penerapan SPBE.

Penilaian juga dilakukan terhadap layanan publik sektoral, seperti pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Pemkot Surabaya Bakal Luncurkan Program 1 Sarjana untuk Tiap Keluarga Miskin, Siapkan 200 Kuota di Tahap Awal

Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pelecut semangat Pemkot Surabaya untuk terus menyempurnakan dan mengintegrasikan seluruh layanan digital yang ada.

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, akan terus meningkatkan interoperabilitas layanan digital untuk memudahkan warga Surabaya.

“Inisiatif tersebut sekaligus menjadi ikhtiar Pemkot Surabaya dalam membentuk ekosistem kota dunia yang mensyaratkan kemajuan layanan digital,” kata Wali Kota Eri dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Wali kota yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu melanjutkan bahwa pada momen tersebut, Presiden Jokowi menekankan kepada pejabat daerah untuk mempermudah pelayanan publik dengan menggunakan instrumen digital.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya terus memacu kualitas pelayanan publik berbasis digital. Tujuannya, agar warga bisa semakin mudah, murah, dan cepat mendapatkan layanan.

Pemkot Surabaya meraih indeks tertinggi se-Indonesia berdasarkan penilaian SPBE. DOK. Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya meraih indeks tertinggi se-Indonesia berdasarkan penilaian SPBE.

“Kepala dinas, camat, dan lurah yang tidak memberi perhatian pada layanan digital terpadu pasti kami evaluasi,” ujar Eri yang juga

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, terus memperkuat pelayanan berbasis online. Inisiatif ini dilakukan dengan mengintegrasikan layanan berbasis online lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Melalui layanan ini, warga bisa mengurus ratusan izin dan dokumen secara digital.

Pemkot Surabaya juga melakukan kolaborasi penerapan layanan dengan menggandeng sejumlah lembaga, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta Kantor Urusan Agama (KUA).

Baca juga: Pemkot Surabaya Beri Pembebasan Denda PBB bagi Warga yang Punya Tunggakan sejak 1994, Berlaku hingga 31 Maret 2024

Melalui kerja sama tersebut, semua layanan terkait bisa terintegrasi untuk memudahkan warga, seperti perubahan nama, persiapan pernikahan, serta pengurusan waris.

Eri memahami bahwa penerapan SPBE yang dilakukan Pemkot Surabaya belum sempurna dan masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki ke depan.

“Transformasi digital tidak akan pernah berhenti karena prosesnya dinamis. Kami akan selalu kita sempurnakan,” imbuhnya. (ADV)


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com