Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Anggota Komisi III DPR lainnya, Arteria Dahlan, memastikan, isu tersebut juga akan ditanyakan dalam rapat internal ataupun rapat kerja dengan Kejagung dan Polri.

"Justru kalau kami tidak menanyakan nanti rakyat akan bertanya-tanya, ada apa dengan polisi," kata Arteria.

Harus ada penjelasan

Sorotan lain juga disampaikan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto yang meminta Polri, khususnya petinggi Densus 88 AT Polri memberikan penjelasan.

"Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personel. Ada yang memerintahkan. Siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kadensus 88," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (25/5/2024).

Menurut Bambang, klarifikasi diperlukan guna mencegah berbagai macam spekulasi liar di masyarakat.

"Apakah benar mereka adalah timnya, atau hanya digerakkan oleh oknum saja? Oknumnya siapa tentu juga bisa dijelaskan agar tak memunculkan pretensi berbagai macam di Masyarakat," imbuh dia.

Presiden harus turun tangan

Bahkan, menurut Bambang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menyelesaikan dugaan persoalan yang ada di dua institusi penegakan hukum itu.

“Karena ini melibatkan dua institusi negara, Presiden sebagai kepala negara yang harus turun tangan,” kata Bambang.

Bambang menyebutkan, masalah pada dua institusi ini tidak hanya terkait dengan isu penguntitan tersebut, tetapi juga pada aturan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Baca juga: Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Menurut dia, jika melihat friksi-friksi yang terjadi, seharusnya ada evaluasi secara menyeluruh mulai dari level kepemimpinan serta peraturan-peraturannya.

Bambang lantas menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi aparat penegak hukum yang dipakai di luar untuk kepentingan negara, termasuk kepentingan penguasa sekalipun.

"Ke depan tentunya harus diatur lebih detail lagi dalam Undang-Undang soal penjagaan keamanan pejabat negara maupun teritorial fisik institusi negara. Seperti yang terjadi kemarin kan jadi masalah, Kejaksaan dijaga TNI, bukan tupoksinya. Dijaga polisi, bisa diintimidasi sendiri. Jadi repot semua,” ujarnya.