Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Selang beberapa bulan, KPK memberitahukan bahwa Indra dan kawan-kawan telah menjadi tersangka berdasarkan SPDP Nomor: B/41/DIK.00/23/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024.

Penetapan tersangka Sekjen DPR RI dkk itu juga termuat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024, tanggal 19 Januari 2024.

Dalam file gugatan praperadilan ini, Indra disebut mengetahui KPK memulai penyelidikan atas dugaan korupsi terkait Pelaksanaan Pengadaan Sarana Kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 17 Juli 2023.

Penyelidikan yang dilakukan KPK didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKPTK-66/Lid.02.00/2/07/2023, tanggal 17 Juli 2023. Ia pun pernah dimintai keterangan oleh Komisi Antirasuah pada tanggal 30 Mei 2023.

Namun, sejak diterbitkannya LKPTK, Spindik serta SPDP, Indra mengaku tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa untuk memberikan keterangan, baik diperiksa sebagai saksi ataupun diperiksa sebagai calon tersangka oleh KPK.

"Proses penetapan penyidikan dan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon hanya didasarkan pada keterangan yang diperoleh dalam tahapan permintaan keterangan yang diberikan oleh pemohon sesuai Surat Nomor: R-1030/Lid.01.01/22/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023," demikian bunyi permohonan praperadilan tersebut.

Baca juga: Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Terkait perkara ini, KPK telah memeriksa Indra Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR pada Rabu 15 Mei 2024.

Komisi Antirasuah juga telah menggeledah rumah para tersangka dalam perkara ini yang berada Bintaro, Tebet, dan Kemayoran, Jakarta pada 29 April 2024 lalu.

Setelahnya, penyidik turut menggeledah Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruangan para staf dan ruang kerja Indra Iskandar.

Penyidik mengamankan sejumlah dokumen proyek dan alat elektronik dari penggeledahan tempat-tempat tersebut.

Indra dan pelaku lainnya diduga menggelembungkan anggaran pengadaan kelengkapan rumah dinas dengan nilai kontrak sekitar Rp 120 miliar.

KPK menduga perbuatan para pelaku mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.