Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut sistem presidensial.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pernyataan Megawati tersebut adalah sinyal agar presiden di Indonesia tidak takut dengan parlemen.

“Pernyataan Mega itu dimaksudkan agar presiden jangan takut parlemen, cukup takut pada rakyat,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Secara singkat, Adi menyampaikan, sistem presidensial adalah sistem yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme satu orang satu suara (one man one vote).

Sistem presidensial juga tidak seperi parlementer yang presidennya dipilih oleh parlemen.

Merujuk pada sistem presidensial, presiden di Indonesia harusnya tegak lurus dan tunduknya hanya pada rakyat, bukan pada parlemen.

Namun, yang terjadi di Indonesia, sistem presidensial justru terasa seperti parlementer karena presiden terpilih cenderung takut dengan politisi dan parlemen.

“Tak mengherankan kalau kemudian presiden terpilih cenderung merangkul banyak partai untuk mengamankan parlemen supaya tak ada rongrongan dari parlemen,” ucap dia.

Lebih lanjut, dalam sistem presidensial, pihak yang menang pemilu menjadi penguasa. Sementara itu, yang kalah berada di luar kekuasaan.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Adi mengatakan, sistem presidensial di Indonesia cenderung aneh karena kerap merangkul pihak yang kalah.

“Mestinya ini dipraktikkan di Indonesia. Problemnya, sistem presidensialis di Indonesia aneh, yang kalahpun dirangkul,” kata dia.

Pernyataan Megawati soal koalisi dan oposisi itu disampaikan dalam pidato politiknya saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P ke-5, Jumat (24/5/2024).

Awalnya, Megawati saat menceritakan proses kerja sama politik PDI-P dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati menegaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab, menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

“Saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga (Ketua Umum PPP, Perindo, Hanura) itu minta pada saya kalau kami bergabung... yang lucu bilangnya begini ‘Ibu kalau kami koalisi'. Ndak bisa, saya langsung bilang begitu,” kata Megawati

"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujar dia.

Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo tidak bisa disebut sebagai koalisi.

“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” kata dia.