Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi setelah pemilihan presiden bukan berarti semua pihak masuk menjadi bagian dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.

JK, sapaan akrabnya, menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat harus ada pihak-pihak yang tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini berpandangan, rekonsiliasi akan efektif apabila presiden terpilih tidak memandang golongan dalam kebijakannya.

Baca juga: Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

JK menekankan, presiden terpilih harus memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan mengayomi seluruh masyarakat.

"Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," kata JK.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih (lalu mengatakan), 'saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," imbuh dia.

Dalam kesemaptan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, rekonsiliasi bisa diartikan sebagai upaya pengakuan kemenangan oleh pihak yang telah kalah.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang kesatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

Baca juga: Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meski mereka tidak mengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024. 

Dengan demikian, tersisa PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang punya kursi di DPR periode 2024-2029 yang belum bergabung ke barisan pendukung Prabowo-Gibran.