Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Kompas.com - 21/05/2024, 15:27 WIB
Yohanes Valdi Seriang Ginta,
A P Sari

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan anggota parlemen dari seluruh dunia bersepakat mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan air bersih.

"Inti dari pertemuan ini, kami berharap bahwa ke depannya ada aksi konkret dan gotong royong antara parlemen dengan pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang konkret bagaimana mengatasi kelangkaan air," kata dia, Selasa (21/5/2024). 

Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers terkait acara penutupan Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum (WWF) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Kegiatan yang merupakan bagian dari World Water Forum 2024 ini setidaknya dihadiri oleh anggota parlemen dari 193 negara.

Baca juga: [VIDEO] Beredar Hoaks Puan Maharani Promosikan Obat Nyeri Sendi

Puan mengatakan, pertemuan tersebut juga telah menelurkan beberapa langkah strategis, mulai dari pengelolaan air hingga pendanaan  untuk mengatasi persoalan air.

"Air yang sangat krusial ke depannya ini akan dihargai, sehingga ketahanan air bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Diatasi secara bersama-sama sejak di parlemen dan pemerintahan," katanya. 

Menurutnya, sistem tata kelola air ini nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk air minum saja, tetapi juga bisa menjadi sumber energi, sumber pangan, dan sumber transformasi untuk kemajuan ekonomi. 

Karena itu, para peserta dalam pertemuan itu bersepakat untuk mendorong pemerintah agar belajar di negara maju sehingga bisa mendapat akses teknologi canggih pengelolaan air.

Baca juga: Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

"Salah satu hal yang kemudian dibicarakan dalam parlementer ini adalah kita harus belajar banyak dari negara-negara maju terkait teknologi tersebut. Dan akses itu memang hanya didapatkan oleh pemerintah, kita mendorong supaya pemerintah bisa mendapatkan akses itu dan bagaimana mendapatkan akses itu," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com