Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Kompas.com - 18/05/2024, 12:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga pengamat pendidikan, Cecep Darmawan mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut dia, penjelasan pemerintah diperlukan agar persoalan UKT tidak semakin gaduh.

"Pemerintah harus bertanggung jawab. Dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di Dikti coba menjelaskan supaya enggak gaduh," ujar Cecep dalam program yang ditayangkan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (19/5/2024).

Baca juga: Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Ia menyinggung soal mahasiswa yang sudah menyampaikan akan ada aksi lanjutan menuntut penjelasan kenaikan UKT.

Menurut Cecep, aksi-aksi seperti itu belum tentu menyelesaikan masalah jika pemerintah terus diam.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, jangan sampai hanya pejabat perguruan tinggi yang tampil untuk memberikan penjelasan.

"Kalau mahasiswa sih aksi-aksi semangat, ya. Tapi masalahnya apakah itu juga akan menyelesaikan? Itu harus juga diperhatikan. Jangan sampai mahasiswa demo di mana-mana tapi pemerintahnya diam saja. Yang suruh maju pimpinan perguruan tinggi saja, tapi ke mana pemerintahnya?" tegas dia.

Di sisi lain, menurut dia, alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, juga belum mencukupi.

Sebab, anggaran itu harus dialokasikan untuk berbagai keperluan pendidikan.

Baca juga: Unesa Tak Naikkan UKT 2024, Sekian Biaya Kuliah di Semua Jurusan

"Saya lihat redistribusinya enggak bagus. Kenapa? Kalau hitungan anggaran untuk investasi dan operasional perguruan tinggi saja, itu masih kurang 10 persen. Hitungan saya, ya," kata Cecep.

"Apalagi (dibagi) dengan anggaran di Kemendikbud. Lalu dibagi lagi dengan anggaran Kemendikbud khusus perguruan tinggi. Itu hitungannya hanya puluhan triliun. Yang jelas uang seperti itu tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita," tambah dia.

Belakangan ini, ramai diperbincangkan tentang adanya PTN yang menaikkan biaya UKT.

UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester.

Salah satu PTN yang menaikkan UKT adalah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah.

Kenaikan UKT Unsoed untuk tahun akademik 2024/2025 mendapatkan protes dari calon mahasiswa baru karena dianggap tidak masuk akal.

Baca juga: UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com