Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Kompas.com - 12/05/2024, 11:03 WIB
Shinta Dwi Ayu,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Solidaritas Pelaut Indonesia Pius Leja Pera meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi segera menerbitkan Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan.

"Pak menteri jangan cuma bicara saja, segera keluarkan Permenhub biar ditindak lanjutinya dengan Permenhub (tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan) itu agar jadi peraturan yang jelas," ujar Pius saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (11/5/2024).

Rencana dihapuskannya penggunaan atribut militer itu buntut kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang dianiaya oleh seniornya sendiri pada Jumat (3/5/2024).

Hal itu disampaikan Menhub kepada awak media di Bali saat melayat Putu Satria Ananta Rustika (19) taruna STIP yang jadi korban penganiayaan.

Baca juga: Curhat Putu Satria ke Pacar, Sering Dipukul Senior di STIP dan Ulu Hati Diincar

Dihapuskannya atribut militer itu sebagai upaya Kemenhub untuk mengurangi gap dan predikat senioritas di sekolah kedinasan.

Bukan hanya sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, Pius meminta seluruh sekolah pelayaran di Indonesia tidak lagi menggunakan atribut militer.

Selain atribut, Pius juga berharap agar pakaian para mahasiswa sekolah kedinasan menggunakan pakaian biasa seperti kampus lainnya.

Dihapuskannya penggunaan atribut militer bukan hanya diperuntuhkan untuk para siswa sekolah kedinasan.

Baca juga: Adik Taruna STIP yang Tewas di Tangan Senior Akan Terima Beasiswa dari Kemenhub

Tapi, Pius berharap agar pegawai Kemenhub juga tidak lagi menggunakan atribut militer.

"Saya minta agar pegawai kenenterian perhubungan pakaian dinasnya tidak lagi pakai atribut militer," sambung Pius.

Metode pengajaran dan mata kuliah di sekolah kedinasan, menurut Pius juga perlu dikaji ulang agar lebih efektif.

Lalu, pembuatan pakta integritas atau perjanjian agar para taruna tidak lagi main kekerasan di lingkungan kampus dinilai penting untuk dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com