Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Kompas.com - 06/05/2024, 18:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah terus memantau soal tiga hal yang disebut Presiden Joko Widodo menjadi ketakutan negara-negara di dunia.

Ketiga hal tersebut yakni harga minyak, bunga pinjaman, dan kurs (nilai tukar mata uang).

"Kita perhatikan terus karena beberapa variabel itu sangat mempengaruhi cost belanja kita sehingga mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Jadi tentang biaya harga minyak pasti mempengaruhi subsidi dan kompensasi kita, tentang bunga (pinjaman) itu mempengaruhi gerak ekonomi secara keseluruhan, dan kurs sebenarnya juga mempengaruhi kita. jadi kita perhatikan ini terus-menerus," kata dia.

Baca juga: Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Menurut Suahasil, pemerintah setiap bulan memantau dampak pergerakan ketiga hal di atas terhadap APBN.

Dari hasil pemantauan itu diketahui langkah antisipasi apa yang harus dilakukan.

Hasil pemantauan juga digunakan sebagai rujukan membahas rencana anggaran pendapatan belanja nasional (RAPBN) 2025.

"Nanti bulan Mei ini sektiar tanggal 20-an itu mulai bicara pendahuluan, nanti kita bicara lebih banyak di situ," ucap dia. 


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ada tiga hal yang saat ini ditakuti oleh negara-negara di dunia.

Salah satunya persoalan harga jual minyak dunia yang akan memberi dampak kepada kondisi dalam negeri berbagai negara.

Baca juga: Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi Doorstop Media...

Sehingga, Presiden berpesan agar jajaran pemerintah berhati-hati mengelola anggaran yang ada.

"Semua negara ini takut terhadap tiga hal, pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman, semua pada takut masalah itu,karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat, sangat besar," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang digelar di JCC, Senayan, Senin (6/5/2024).

"Sekali lagi oleh sebab itu kita harus betul-betul hati-hati mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tutu dia. 

Namun, dalam pemaparannya, Kepala Negara tidak menjelaskan soal hal ketiga yang ditakutkan negara-negara dunia tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com