Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Kompas.com - 01/05/2024, 22:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati menegaskan, komunikasi bagi partai-partai di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selalu terbuka hingga saat ini.

Sara merespons PKS yang menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apa pun bisa terjadi. Komunikasi selalu terbuka, bahkan sebelum kampanye selesai, sebelum 14 Februari, masih terus berjalan," ujar Sara saat ditemui di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) malam.

Baca juga: Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Sara kembali menekankan bahwa pintu bagi partai yang berada di luar koalisi tetap terbuka untuk bergabung.

Menurut dia, Prabowo selalu mengedepankan persatuan Indonesia, khususnya dari kalangan elite.

"Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak itu ada di pihak daripada pimpinan, dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” kata dia.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, kata Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.


Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia.

Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Atas dasar itu, ia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com