Salin Artikel

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, terdapat benturan aturan mekanisme impor antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyangkut produk olahan hewan, termasuk susu.

Impor susu menjadi sorotan karena salah satu program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberi makan siang dan susu gratis.

Tenaga Ahli Stranas PK bidang Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor. Frida Rustiani mengatakan, dalam kondisi saat ini 70 persen kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi dari impor.

Frida menyebut, Kemendag saat ini telah menerapkan aturan persetujuan impor (PI) tunggal untuk perusahaan dalam setahun.

Sementara, Kementan masih mengacu pada aturan lama yang mengharuskan perusahaan mengurus rekomendasi setiap akan melakukan impor.

“Kami sampai harus rapat maraton, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu harus mempertemukan tadi Kementan dan Kemendag memang (masalahnya) di tengah situ, terkait dengan kebijakan yang berbeda,” kata Frida dalam media briefing di KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Frida menuturkan, aturan yang berlaku di Kementean membuat perusahaan berulang kali mengurus rekomendasi.

Sementara, pengurusan administrasi tersebut menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam praktek ekspor impor.

“Kalau teknisnya, jadi, kalau saya itu mau mengimpor susu itu hari ini saya ngajuin misalnya 10 ton, nanti dua hari lagi saya ngajuin lagi 20 ton, beberapa hari lagi ngajuin 30 ton,” tutur Frida.

Sementara itu, Kemendag telah menerbitkan aturan perusahaan hanya perlu mengurus satu kali persetujuan impor (PI) dalam setahun.

Dalam PI itu tercantum perusahaan terkait mendapatkan izin impor dalam kuota besar yang pelaksanaannya bisa dicicil sesuai kebutuhan yang bersangkutan.

Perbedaan aturan tersebut berlangsung alot dan belum juga terselesaikan. Pada Maret lalu, terdapat 39 perusahaan yang meminta total 94 rekomendasi ke Kementan.

Namun, rekomendasi itu tidak bisa diproses di Kemendag karena kementerian itu hanya menerima satu persetujuan impor dalam setahun.

“Enggak ketemu kan, masing-masing enggak mau mengalah,” kata Frida.

Stranas PK lantas mencari jalan tengah untuk mengatasi masalah tersebut.

Akhirnya, disarankan agar satu perusahaan yang mendapat lima rekomendasi dari Kementan dibuat menjadi satu persetujuan impor dari Kemendag.

Menurutnya, kesepakatan tersebut, yang juga masih diperdebatkan, tidak akan bisa bertahan lama.

Sebab, Kementan harus segera mengubah aturan dan mengimbangi program susu gratis.

“Tapi itu solusi singkat, selama Permentan-nya belum diubah akan ketemu lagi situasi seperti ini. Padahal, terkait dengan program susu gratis, kan kalau Presiden di lantik misalnya Oktober (2024) lah,” ucap Frida.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/24/10103361/program-susu-gratis-prabowo-gibran-dibayangi-masalah-aturan-impor-kemendag

Terkini Lainnya

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke