Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Kompas.com - 23/04/2024, 15:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menjadi penanda resminya kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun demikian, kata Umam, sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, Prabowo-Gibran punya pekerjaan rumah yang tidak mudah.

“Pasangan calon (nomor urut) 1, Prabowo-Gibran, memiliki PR yang tidak ringan. Rangkaian kontroversi membayangi proses kemenangannya,” kata Umam kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2024).

Rangkaian kontroversi yang membayangi proses kemenangan Prabowo-Gibran dinilai berpengaruh terhadap kredibilitas dan legitimasi pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu.

Seperti diketahui, polemik muncul sejak awal masa pencalonan Gibran. Ini tak lepas dari kegaduhan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang perubahan syarat usia capres-cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Kontroversi berlanjut lantaran pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap cawe-cawe untuk memenangkan Prabowo dan Gibran yang tidak lain merupakan putra sulung Kepala Negara.

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam gugatannya ke MK mendalilkan, Jokowi melakukan nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan politisasi bantuan sosial (bansos), hingga memobilisasi aparat dan penjabat kepala daerah demi kepentingan elektoral paslon tersebut.

Meski MK menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, menurut Umam, kredibilitas dan legitimasi Prabowo-Gibran berpotensi disangsikan oleh basis pemilih lawan, masyarakat sipil, hingga dunia dunia internasional yang peduli terhadap isu demokrasi.

“Kendati demikian, suara kritis itu tampaknya tidak terlihat di masyarakat di akar rumput yang tampaknya tidak memiliki political engagement (keterlibatan politik) yang kuat dengan proses politik ini,” ujar Umam.

Dengan catatan tersebut, lanjut Umam, Prabowo-Gibran hendaknya bergegas mengonsolidasikan kekuatan politik guna menjaga stabilitas pemerintahan di awal transisi kekuasaan.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga mesti disiplin dalam bersikap dan bermanuver supaya tidak memunculkan gejolak dan instabilitas politik yang tidak produktif.

Bersamaan dengan itu, keduanya harus mampu menjawab tudingan dan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi tren kemunduran demokrasi pada masa kepemimpinan mendatang.

“Prabowo-Gibran harus bisa membuktikan bahwa konsolidasi demokrasi akan tetap terjaga di masa pemerintahan mereka ke depan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com