Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Dana Prakerja Rp 70 Triliun

Kompas.com - 08/04/2024, 10:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana prakerja sekitar Rp 70 triliun, yang ramai pada 2020 silam.

Hal itu disampaikan Hasto usai dikonfirmasi soal permintaan Juru Bicara KPK Ali Fikri agar dirinya memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

"Berbagai penyalahgunaan penggunaan anggaran, ada dana pra kerja yang jumlahnya yang saya dapat info sekitar Rp 70 triliun, kejahatan perbankan," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: KPK Minta Beberkan Keberadaan Harun Masiku, Hasto Tantang Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos

Selain itu, Hasto juga meminta KPK membongkar sosok-sosok di lingkaran Istana yang diduga terlibat kasus izin tambang.

Menurut dia, mengungkap kasus korupsi sudah sejatinya menjadi tugas lembaga antirasuah tersebut.

"Kemudian, ada informasi terkait dengan ilegal mining yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. Ini yang menjadi fokus dari KPK. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan," ujar Hasto.

Lebih lanjut, dia menanyakan apakah KPK berani membongkar dugaan kasus-kasus tersebut. Pasalnya, diduga melibatkan kekuasaan yang sangat besar.

Hasto khawatir penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power tersebut bakal mengintervensi KPK.

"Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu," katanya.

Baca juga: Respons Sikap Jokowi, Hasto: Harusnya Janji Tak Akan Ambil Alih Golkar atau PDI-P, Lebih Gentleman

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap Hasto Kristiyanto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

"Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap," ujar Ali saat dimintai konfirmasi pada Jumat, 5 April 2024.

Sementara itu, soal dugaan korupsi dana Kartu Prakerja, sempat mengemuka pada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Hal ini berawal dari temuan KPK yang melakukan kajian terkait program tersebut. Dalam kajiannya, lembaga antirasuah menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.

Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tidak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

Baca juga: Singgung Bobby Ingin Maju Pilkada, Hasto: Kontak Pandora yang Untungkan Dewa-dewa, Bukan Rakyat

Halaman:


Terkini Lainnya

Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Komisi III DPR Sepakati Tambahan Anggaran Rp 15,5 T untuk Kejagung

Nasional
Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Staf Hasto PDI-P Janji Akan Penuhi Panggilan Penyidik KPK

Nasional
KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

KY Ajukan Tambahan Anggaran Rp 116 Miliar untuk Tahun 2025

Nasional
Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Enggan Anggap Pemanggilan Hasto oleh KPK dan Polri Bermuatan Politis, Wasekjen PDI-P: Kita Jalani Saja

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Prabowo Sebut Indonesia Siap Terima 1.000 Anak Palestina untuk Bersekolah

Nasional
Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!

Nasional
Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Prabowo Mengaku Tak Bahas Politik saat Makan Bareng Jokowi

Nasional
Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Surakarta Jadi Tuan Rumah Pekan Paralimpiade Nasional 2024

Nasional
Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online

Nasional
Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Nasional
Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Prabowo Makan Bareng Jokowi, Laporkan Hasil Lawatan Luar Negeri

Nasional
Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Anggota DPR Kecewa MA Abaikan Laporan Kasus Hakim Selingkuh di Bali

Nasional
Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Mahfud: Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum, Kecuali Sidang Kabinet

Nasional
Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Gerindra Yakin Pengusungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi 'Online'

Pemerintah Diimbau Tetapkan Jangka Waktu Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com