Salin Artikel

Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Dana Prakerja Rp 70 Triliun

Hal itu disampaikan Hasto usai dikonfirmasi soal permintaan Juru Bicara KPK Ali Fikri agar dirinya memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

"Berbagai penyalahgunaan penggunaan anggaran, ada dana pra kerja yang jumlahnya yang saya dapat info sekitar Rp 70 triliun, kejahatan perbankan," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Selain itu, Hasto juga meminta KPK membongkar sosok-sosok di lingkaran Istana yang diduga terlibat kasus izin tambang.

Menurut dia, mengungkap kasus korupsi sudah sejatinya menjadi tugas lembaga antirasuah tersebut.

"Kemudian, ada informasi terkait dengan ilegal mining yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. Ini yang menjadi fokus dari KPK. Hal-hal itulah yang seharusnya dilakukan," ujar Hasto.

Lebih lanjut, dia menanyakan apakah KPK berani membongkar dugaan kasus-kasus tersebut. Pasalnya, diduga melibatkan kekuasaan yang sangat besar.

Hasto khawatir penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power tersebut bakal mengintervensi KPK.

"Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap Hasto Kristiyanto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

"Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap," ujar Ali saat dimintai konfirmasi pada Jumat, 5 April 2024.

Hal ini berawal dari temuan KPK yang melakukan kajian terkait program tersebut. Dalam kajiannya, lembaga antirasuah menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.

Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tidak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

KPK juga menyoroti penunjukan delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang.

Lembaga antirasuah juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan.

Terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

KPK juga menyoroti perusahaan staf khusus (stafsus) Jokowi kala itu, Belva Devara yang menjadi mitra penyelenggara pelatihan.

Adapun perusahaan Belva adalah Ruangguru yang merupakan satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja.

Setelah menuai kontroversi, Belva akhirnya memutuskan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Milenial.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/08/10353031/disinggung-soal-harun-masiku-hasto-minta-kpk-ungkap-dugaan-penyalahgunaan

Terkini Lainnya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke