Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur Ramadhan
Peneliti

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Menanti Keterangan Para Menteri dalam Sidang PHPU Pilpres di MK

Kompas.com - 03/04/2024, 05:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024.

Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pemanggilan keempat menteri tersebut diduga berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang dianggap berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Pembuktian bukan "Mahkamah Kalkulator"

Tindakan pemanggilan terhadap para menteri oleh Majelis Hakim MK menunjukkan bahwa proses persidangan PHPU Pilpres tidak hanya berfokus pada angka-angka hasil suara Pemilu, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lebih substantif yang diduga menjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, terlebih dugaan kecurangan yang diajukan bersifat terstruktur, sistematis dan masih (TSM).

Hal ini juga menjadi momentum yang ingin ditegaskan oleh MK, bahwa MK bukan bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator dalam persidangan PHPU Pilpres kali ini.

Dengan mendengarkan keterangan langsung dari para menteri terkait, MK berupaya memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai pelaksanaan bansos yang diduga ada kaitannya dengan Pemilu.

Langkah ini berupaya untuk mendapatkan gambaran utuh dan membantu MK menilai dugaan kecurangan yang disampaikan oleh para pemohon.

Selain itu juga dapat memperkuat integritas dan kredibilitas proses hukum serta memberikan keyakinan kepada publik akan keadilan yang ditegakkan oleh lembaga peradilan.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokratis, langkah-langkah transparan dan akuntabel seperti pemanggilan menteri oleh MK dalam sidang PHPU Pilpres sangatlah penting.

Ini menunjukkan komitmen MK untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Adanya dugaan penyalahgunaan program bansos sebagai bentuk kecurangan dalam pemilu, diduga merusak asas fairness atau keadilan dalam proses pemilu.

Pada masa pemilu, bansos seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik atau mendapatkan dukungan politik yang tidak sah.

Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap para calon yang kemudian melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya didasarkan pada persaingan sehat dan adil.

Dengan demikian, penyalahgunaan bansos menjadi salah satu isu sentral dalam sidang PHPU Pilpres di MK.

Para menteri yang akan dimintai keterangan dalam sidang PHPU memegang peran kunci dalam mengungkapkan kondisi sebenarnya dari penyelenggaraan bansos selama masa pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laksanakan 'Entry Briefing', KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Laksanakan "Entry Briefing", KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Nasional
Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan-RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan-RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com