Ketika MK Putuskan Panggil 4 Menteri Jokowi, Tak Dapat Diwakili dan Diyakini Hadir...

Namun, Enny tidak menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah terdapat alasan yang dapat menjadi pembenaran menteri-menteri itu tidak memenuhi panggilan Mahkamah, seperti adanya kunjungan kerja atau tidak memperoleh izin Presiden Jokowi.

Enny hanya menyebutkan, Mahkamah sudah memiliki pertimbangan tersendiri di balik keputusan mereka memanggil empat nama menteri itu dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait (Prabowo-Gibran, red.) dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut," katanya.

Enny juga tidak menjelaskan lebih lanjut soal pertanyaan lain. Misalnya, mengapa nama Zulkifli Hasan tak masuk dalam daftar sebagaimana dimintakan Anies-Muhaimin, begitu pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Padahal, baik Anies maupun Ganjar memasukkan soal pengangkatan 271 penjabat kepala daerah sebagai salah satu dalil permohonan sengketa Pilpres 2024.

Baca juga: Disebut Vulgar Politisasi Bansos, Bahlil: Menteri Investasi Tak Pernah Bagi-bagi Bansos

Memuaskan

Dengan dipanggilnya empat menteri tersebut, kubu Anies-Muhaimin mengaku semakin optimistis MK akan mengabulkan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang mereka ajukan.

Tindakan Mahkamah memanggil para menteri itu dianggap sebagai sebuah langkah terobosan yang progresif serta bersejarah.

"Secara umum saya ingin mengatakan, Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir menyerbu dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan," kata kuasa hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto, kepada wartawan, Senin.

"Belum pernah terjadi dalam sejarah pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang, belum pernah, dipanggil dan Mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri," ujarnya lagi.

Baca juga: Timnas Amin: Jika Pihak Prabowo-Gibran Tak Dukung Menteri Hadir ke Sidang MK, Mereka Rugi

Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, meyakini bahwa para menteri itu akan memberikan keterangan sesuai dengan versi yang mereka yakini, yakni bahwa bansos yang digelontorkan pemerintahan Jokowi tidak dalam rangka membantu pemenangan anaknya.

Hal ini disampaikan Otto meski sebelumnya, dia sempat berkeberatan terkait permintaan pemanggilan sejumlah menteri dan menganggap bahwa pihak yang memiliki beban pembuktian adalah pemohon, bukan pihak lain dalam hal ini menteri.

"Kami terus terang saja fine-fine saja, bahkan kami mungkin lebih yakin kalau menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menteri ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain," ujar Otto kepada wartawan pada Senin (1/4/2024).

"Contoh umpamanya, kalau umpamanya Bu Risma dan Bu Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan klir. Saya tidak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Istilahnya ini blessing in disguise buat kita sebenarnya, dengan dihadirkannya nanti para menteri ini," katanya lagi.

Dia juga meyakini, Risma yang notabene kader PDI-P juga akan berbicara perihal bansos selaras dengan keyakinan mereka, Meskipun, Risma nyaris sama sekali tidak dilibatkan dalam pembagian bantuan El Nino yang gencar dilakukan pemerintah jelang Pemilu 2024.

"Saya harus berpikir positif. Biarpun Ibu Risma adalah orang PDI-P, saya harus berpikiran positif agar Bu Risma menceritakan yang sebenarnya," ujar Otto.

Baca juga: MK Panggil 4 Menteri dalam Sengketa Pilpres, Prabowo-Gibran: Blessing In Disguise