JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi di Pilpres 2024.
Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail menyebut penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi membuat perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melesat.
"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran," kata Annisa dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud: Abuse of Power Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
Annisa menerangkan, model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam praktiknya, program ini diatribuasikan kepada sosok pribadi Jokowi.
Menurutnya, ada tiga poin yang membuat program bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi.
Pertama, bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa.
Dalam hal ini, kata Annisa, program bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa.
"Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024," ujar Annisa.
Kedua, bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pernyataan keduanya mengenai program bansos, Annisa menuturkan, seolah diafirmasikan dengan pembagian bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.
Baca juga: Ganjar: Agenda Reformasi Tidak Boleh Dikangkangi
Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam hal program bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi.
Tak hanya pernyataan Zulkifli Hasan, Annisa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada, termasuk program bansos.
"Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran di benak masyarakat bahwa paslon nomor 2 adalah pasangan yang dipilih oleh Presdien Joko Widodo," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.