Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar Mahfud Sebut "Abuse of Power" Terkoordinasi Jokowi Bikin Suara Prabowo-Gibran Melesat

Kompas.com - 27/03/2024, 22:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi di Pilpres 2024.

Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail menyebut penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi membuat perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melesat.

"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran," kata Annisa dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud: Abuse of Power Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Annisa menerangkan, model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam praktiknya, program ini diatribuasikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Menurutnya, ada tiga poin yang membuat program bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Pertama, bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa.

Dalam hal ini, kata Annisa, program bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa.

Baca juga: Sebut Ada Penyelundupan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, Pengacara Ganjar-Mahfud Kutip Pernyataan Yusril

"Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024," ujar Annisa.

Kedua, bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan keduanya mengenai program bansos, Annisa menuturkan, seolah diafirmasikan dengan pembagian bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Baca juga: Ganjar: Agenda Reformasi Tidak Boleh Dikangkangi

Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam hal program bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi.

Tak hanya pernyataan Zulkifli Hasan, Annisa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada, termasuk program bansos.

"Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran di benak masyarakat bahwa paslon nomor 2 adalah pasangan yang dipilih oleh Presdien Joko Widodo," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com