Pemerintah Integrasikan 9 Layanan Utama ke Portal Nasional, di Antaranya KTP dan Cek Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah telah menetapkan prioritas pada 9 layanan utama yang segera diintegrasikan dalam platform digital nasional, INA Digital.

Hal ini disampaikan Anas usai rapat terbatas membahas transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Prioritasnya 9 layanan yang diprioritaskan oleh Bapak Presiden. Dalam jangka pendek, Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian selambat-lambatnya pada bulan Mei segera mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk disambungkan portal nasional," kata Anas usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Menpan-RB Bahas Progres Portal Nasional bersama Wakil Menteri BUMN

Anas menyampaikan, 9 layanan prioritas yang akan diintegrasikan dalam waktu dekat, di antaranya administrasi kependudukan, Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, antrean rumah sakit, dan registrasi dokter.

Lalu, pembuatan atau perpanjangan STR tenaga kesehatan dan tenaga medis, sertifikasi vaksin, imunisasi, cek bantuan sosial, hingga izin penyelenggaraan event atau keramaian kepada kepolisian.

"Ini akan bisa online tak perlu datang. Kemudian smart ASN, layanan aparatur, karena ini juga akan diterapkan di IKN, sehingga dalam waktu dekat tak perlu lagi ASN isi berulang-ulang untuk kinerja, pelatihan, dan data kepegawaian," ucap Anas.

"Kemudian info penerima bantuan Pembayaran digital PNBP. Kemudian, keimigrasian, BPJS, pertanahan, ketenagakerjaan dan lain-lain," kata dia.

Anas tidak memungkiri, pengintegrasian layanan pemerintah dalam satu super apps memang memiliki kendala.

Menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi yang tercecer pun tidak mudah lantaran setiap kementerian/lembaga memiliki konsultan dan ahli IT masing-masing.

Baca juga: Resmikan 16 MPP, Menteri Anas Ajak Interoperabilitas Layanan Publik ke Portal Nasional

Hal ini, kata dia, membutuhkan waktu yang panjang. Pemerintah bahkan sudah mengadakan lebih dari 250 rapat untuk membahasnya.

"Lebih dari 250 rapat kami gelar dengan berbagai kementerian/lembaga untuk segara menginteroperabilotaskan sistem ini. Alhamdulillah ini sudah mulai terpecahkan," ucap Anas.

Namun, banyaknya layanan pemerintah justru membuat masyarakat makin sulit.

Jika membutuhkan layanan di salah satu kementerian, masyarakat harus mengunduh salah satu aplikasi yang disarankan kementerian terlebih dahulu.

Jika membutuhkan layanan di kementerian lain, masyarakat harus kembali mengunduh aplikasi yang berbeda.

"Jadi rakyat sibuk, banyak aplikasi. Bukan rakyat jadi lebih mudah tapi rakyat harus unduh satu-satu. Kalau pertanahan di Kementerian Pertanahan, kalau kesehatan di Kementerian Kesehatan. Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup satu portal berbagai layanan dengan akses SSU melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan," kata Anas.

Baca juga: Menpan-RB Matangkan INA Digital yang Akan Percepat Layanan Digital Pemerintah

Menurut Anas, integrasi layanan merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

INA Digital nantinya akan dikelola oleh Peruri, yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.