Jokowi Dianggap Sangat Mungkin "Cawe-cawe" di Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat ikut campur secara politik dalam suksesi kepemimpinan Partai Golkar pada tahun ini terbuka, tetapi dianggap tidak mudah.

Menurut peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya, Yoes Kenawas, Golkar adalah partai politik yang mempunyai tradisi soal mekanisme kaderisasi dan pergantian kepemimpinan yang tidak mudah diintervensi oleh pihak luar.

Adapun status keanggotaan Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum jelas. Sebab, hubungan keduanya saat ini memburuk akibat persaingan politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, Jokowi bukan kader Golkar meski pada masa lalu dia pernah aktif di organisasi persatuan pengusaha mebel yang dibina partai berlambang pohon beringin itu, sebelum bergabung dengan PDI-P.

"Kemungkinan Jokowi cawe-cawe dalam suksesi Golkar pasti ada. Namun, yang harus diingat Golkar bukan PSI," kata Yoes saat dihubungi pada Selasa (19/3/2024).

Baca juga: AMPI Bakal All Out Dukung Airlangga di Munas Golkar

Yoes menganggap bahwa Jokowi terlampau jauh ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar terkait suksesi kepemimpinan maka bisa berdampak negatif dan menimbulkan gejolak politik.

Apalagi Golkar merupakan partai politik besar dan mempunyai kader dan simpatisan yang loyal, dan juga mereka saat ini termasuk dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Ada banyak faksi di dalam Golkar. Elite-elite Golkar tentu tidak akan diam begitu saja. Apalagi per Oktober nanti Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden," ucap Yoes.

Yoes memprediksi tidak menutup kemungkinan anggota keluarga Jokowi juga bakal merapat ke Golkar buat mencari dukungan politik.

Jika peluang merapat ke Golkar tertutup, Yoes memperkirakan Jokowi bakal menggunakan kekuatan politiknya mempersiapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep, masuk ke parlemen pada 2029.

Baca juga: Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Sampai saat ini terdapat empat tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 2024.

Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada empat kader yang masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan dirinya sendiri.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Kabar mengenai Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Baca juga: Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Gibran juga merupakan kader dan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020.

Di sisi lain, PDI-P juga mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Akibat situasi itu, hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.

Baca juga: Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Kini PDI-P juga turut mengomentari soal peluang mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Padahal, PDI-P sampai saat ini masih menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.