Seluruh Aspek Substansi Terpenuhi, RPP Manajemen ASN Masuk Tahap Akhir

Oleh karena itu, kata Anas, akan dilakukan pengelolaan kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.

Baca juga: Di Mana Organisasi Sarekat Dagang Islam Didirikan?

“Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi," jelasnya.

Aturan tersebut juga membahas kemungkinan jabatan ASN yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta sebaliknya.

“Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kami akan mendapatkan talenta terbaik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan mereka pun (akan) mendapatkan ASN terbaik,” ujar Anas.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam manajemen ASN.

Baca juga: Pertajam Substansi RPP Manajemen ASN, Menteri Anas Sebut Pemerintah Libatkan Akademisi

Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN yang akan menjadi platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional.

“Instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN,” tutur Anas.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggandeng para pakar dan akademisi untuk memberikan masukan pada RPP tersebut.

"Kami telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional, agar RPP Manajemen ASN yang dihasilkan nanti berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Minggu ini, Insya Allah kami juga akan meminta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) atau Komisi II,” ucap Anas.