Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kontribusi UMKM ke PDB 61 Persen, kalau Beri Perhatian Khusus, Tidak Salah

Kompas.com - 07/03/2024, 14:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, memberikan perhatian untuk keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak ada salahnya.

Sebab, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 61 persen dari total 65 juta pelaku usaha kecil. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini pun mencapai 97 persen.

"Jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61 persen, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen, sebuah angka yang juga sangat besar sekali," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Jokowi: Harusnya Pak Dirut BRI, Pak Sunarso Sudah Diberi Nobel

"Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah," imbuhnya.

Kepala Negara mengungkapkan, pemerintah turut berkontribusi pada pengembangan UMKM melalui penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat KUR).

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR Rp 46 triliun. Subsidi diberikan agar bunga KUR lebih murah bagi masyarakat, yaitu 3 persen untuk kategori usaha mikro dan 6 persen untuk kategori usaha kecil.

"Pemerintah juga ikut, jangan keliru. Untuk KUR, untuk KUR itu subsidi pemerintah tahun ini Rp 46 triliun agar bunganya bisa turun di angka 3 persen untuk usaha mikro, dan usaha kecil (bunganya menjadi hanya) 6 persen," kata Jokowi, Kamis.

Baca juga: Jokowi Sebut Dirut BRI Harusnya Bisa Dapat Nobel, Ini Kata Sri Mulyani

Jokowi menuturkan, angka subsidi itu adalah angka yang besar. Ia lantas membandingkan alokasi subsidi bunga KUR dengan total biaya membangun waduk.

"Jangan dipikir itu juga angka kecil, Rp 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk," beber Jokowi.

Selain melalui perbankan, kredit juga disalurkan melalui PNM Mekaar dan program pembiayaan ultra mikro (UMi). Dukungan-dukungan tersebut menjadi kesatuan yang turut meningkatkan ekonomi seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah setiap tahun.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, nasabah UMi saat ini sudah mencapai 8,2 juta, sedangkan jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,2 juta orang.

Baca juga: Yakin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus, Prabowo Tegaskan Bagian dari Tim Jokowi

"Saya ingat PNM Mekaar di tahun 2015 nasabahnya baru 400.000 kurang lebih, sekarang sudah sampai 15,2 juta. Kredit yang diberikan sudah Rp 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015 kurang lebih Rp 800 miliar. Itu angka lompatan yang besar sekali," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com