Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

Kompas.com - 29/02/2024, 14:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan kuota tambahan pupuk subsidi akan dinaikkan menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Jumlah itu lebih besar dibanding 4,7 juta ton tahun 2023.

Kepastian ini disampaikan Jokowi usai meresmikan pabrik pupuk amonium nitrat, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

"Ini kan kita tahun kemarin itu hanya 4,7 juta ton, ini akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton sehingga kepastian pupuk untuk petani itu betul-betul ada dan disubsidi," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Sebut Produksi Pupuk RI Belum Mandiri lantaran Bahan Baku Masih Impor

Kepala Negara menuturkan, tambahan pupuk subsidi ini sempat dibicarakan dalam rapat kabinet paripurna awal pekan ini bersama menteri-menteri terkait.

"Kemarin sudah kita bicarakan di Rapat Paripurna dan kita sepakat bahwa itu akan dilakukan tahun ini," jelas Jokowi.

Sebelumnya, kepastian tambahan pupuk subsidi disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Senin (26/2/2024).

Baca juga: Digeledah, Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi Rp 14,5 M

Dia mengungkapkan, pemerintah akan menambah kuota volume pupuk subsidi untuk tahun ini dari yang sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

“Alhamdulillah ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia, diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan bapak Presiden, pupuk jumlah kuantum dari anggaran 2024 sebesar 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ujar Amran di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, dengan bertambahnya jumlah volume pupuk subsidi tersebut, diharapkan bisa meningkatkan keinginan petani untuk lebih menggenjot produksinya.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Di sisi lain pihaknya juga akan mengakselerasi pertanaman sawah dengan cara pompanisasi. Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air dalam tanah atau dari sungai untuk mengairi lahan pertanian.

“Ini karena dampak El Nino masih ada kita lakukan akselerasi tanam dengan pompanisasi di pulau Jawa, memompa air sungai yang ada seperti sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dst. Kita pompa ke sawah-sawah tadah hujan. Itu strategi memitigasi risiko el nino,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com