Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkap ada andil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di balik masuknya Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Andi mengatakan bahwa tawaran posisi menteri dari Jokowi kepada Demokrat sebetulnya datang secara tiba-tiba.

Pasalnya, pihaknya mengira Demokrat baru akan mendapat posisi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena berhasil membantu memenangkan keduanya.

"Pikiran kami kalau masuk pemerintahan dalam konteks 2024-2029. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Joko Widodo dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, bagi kami kalau ada panggilan negara tentu saja kita sambut dengan baik," kata Andi dalam Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Andi menuturkan, ketika tawaran itu datang, Ketua Umum Partai Demokrat langsung bertemu dengan Prabowo untuk berkonsultasi.

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut mendorong langsung ke AHY agar masuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Faktor dorongan inilah yang menjadi andil Prabowo di balik bergabungnya Demokrat ke pemerintahan saat ini setelah sembilan tahun lamanya menempuh jalur oposisi.

Terlebih, kata dia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merestui putra sulungnya menjadi seorang menteri.

"Mas AHY bertemu dengan Pak Prabowo, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mendorong untuk masuk pemerintahan Pak Jokowi, dan Pak SBY merestui," ungkap dia.

Baca juga: Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Andi menambahkan, posisi Menteri ATR/BPN yang diemban AHY bukan lah jabatan yang sangat politis.

Menurutnya, jabatan yang ditempat AHY sepenuhnya lebih banyak memberikan pelayanan, mulai dari pelayanan sertifikasi tanah hingga pelayanan pemberantasan mafia tanah.

"Kebetulan posisinya menteri ATR ini pada dasarnya kementerian non-politik, lebih bersifat pelayanan, pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, terutama pelayanan untuk menghadapi mafia tanah," imbuh dia.