Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

38 Perwira Tinggi TNI Dimutasi, Wakasad sampai Danjen Kopassus Berganti

Kompas.com - 21/02/2024, 18:53 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi terhadap 38 perwira tinggi (pati) TNI.

Surat mutasi itu tertera dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Februari 2024.

Mutasi itu dihasilkan berdasarkan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) pada 18 Desember 2023.

Dalam mutasi tersebut, Mayjen Tandyo Budi Revita ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad).

Baca juga: Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 61 Jabatan Perwira Tinggi

Tandyo bakal menggantikan posisi Letjen Arif Rahman yang dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AD (Mabesad) dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Tandyo sebelum dimutasi menjabat sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro.

Kemudian, jabatan Pangdam IV/Diponegoro yang ditinggalkan Tandyo bakal diisi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) saat ini, Mayjen Deddy Suryadi.

Jabatan Danjen Kopassus selanjutkan akan diisi oleh Brigjen Djon Afriandi yang saat ini menjabat Staf Khusus KSAD.

Baca juga: Panglima TNI Rotasi dan Mutasi Jabatan 114 Perwira Tinggi, Pangkoarmada RI dan Danpuspom Berganti

Sementara itu, Mayjen Erwin Djatniko ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal TNI AD (Irjenad).

Erwin menggantikan Letjen Hilman Hadi yang segera pensiun. Saat ini, dia masih menjabat Pangdam III/Siliwangi.

Kemudian, jabatan Pangdam III/Siliwangi bakal diisi oleh Mayjen Mohammad Fadjar yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Setidaknya, ada empat Pangdam yang dirotasi dalam mutasi kali ini.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 183 Perwira Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com