Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Ganjar Melorot di Bawah Suara PDI-P, Aria Bima: Bisa Bikin Saya Tidak Dilantik

Kompas.com - 17/02/2024, 19:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima mengaku dirinya terancam tidak dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih pada periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P jika perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) yang didapat lebih tinggi dibandingkan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Aria Bima, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar suara Pilpres sebanding atau lebih tinggi dibandingkan suara Pileg.

"Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara Pileg lebih tinggi daripada suara Pilpres. Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di (dapil) Solo, karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Aria mengatakan, saat ini yang wajib dilakukan oleh seluruh kader PDI-P adalah menjawab berbagai anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 antara Pileg dan Pilpres.

Baca juga: Hasil Quick Count LSI: Anies-Muhaimin 25,27 Persen, Prabowo-Gibran 57,63 Persen, Ganjar-Mahfud 17,09 Persen

Oleh karena itu, Aria mengaku berulang kali menyampaikan kritik dan masukan terhadap penyelenggara pemilu supaya melakukan investigasi terhadap anomali itu.

"Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, saya tidak bisa menemukan, bisa bisa Ario Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak dilantik, ya saya kerja dulu kenapa ini terjadi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini kemudian mengungkapkan berbagai upaya yang sudah dilakukan demi bisa dilantik pada Pileg 2024.

Upaya-upaya investigasi ini di antaranya menghubungi Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Dalam investigasi tersebut, menurut Aria, suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga rendah.

"Saya sudah telpon Mas Rudi, saya datangi kades, lurah saya datangi warga, ada apa? Di tempat tinggal saya saja bisa kalah. Ya kan. Di tempat tinggalnya Pak Rudi, di TPS-nya Pak Rudi," jelas Aria.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Disebut Tak Kompak dengan Ganjar Pranowo

Ia pun mengaku heran mengapa suara Ganjar tidak terdongkrak meski mesin partai politik pengusung sudah bergerak.

Terlebih, menurut Aria, Ganjar juga tidak bergerak sendirian. Ada keluarganya mulai dari istri dan anak turut ikut kampanye ke daerah-daerah di Indonesia.

"Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara PPP, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atikoh, pengaruh Alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi, hah? Inilah yang saya sebut anomali itu," tutur Aria Bima.

Sebelumnya, Ganjar menilai ada anomali dalam hasil hitung cepat sementara antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

Sebab, perolehan suara Ganjar-Mahfud MD rendah di sejumlah wilayah basis massa PDI-P, tetapi PDI-P unggul secara nasional, termasuk di wilayah-wilayah kandang banteng, dalam perhitungan pileg.

Daerah yang ia maksud, antara lain, Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur yang dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran

"Hasil dari quick count, perolehan PDI-P, saya kira masih tinggi ya, kalau enggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya," kata Ganjar saat ditemui di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Ganjar menambahkan, pihaknya kini tengah menyelidiki penyebab anomali tersebut.

"Sepertinya, split tiketnya agak terlalu lebar," tambah mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com