Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bansos Pangan di Jabar Disebut Tak Disalurkan Sesuai DTKS, Komisi VIII: Kluster Kemiskinan Belum Dibahas

Kompas.com - 09/02/2024, 12:56 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Diah Pitaloka menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan untuk masyarakat miskin ekstrem di Jawa Barat (Jabar) yang penyalurannya tidak berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Diah, berdasarkan informasi Dinas Sosial Jabar, penyaluran bansos pangan, khusunya untuk kelompok miskin ekstrem, menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Dalam ruang kerja kami yang bermitra dengan Kementerian Sosial, kluster kemiskinan ekstrem belum dibahas bersama. Bagaimana munculnya kategori kemiskinan ekstrem, penetapan hingga verifikasi datanya kami belum bahas,” kata Diah melalui keterangan persnya, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Komisi VIII Berkomitmen Selesaikan RUU KIA Guna Tekan Angka Stunting dan Kematian Ibu

Hal tersebut disampaikan Diah saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Diah menuturkan, informasi tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VIII. Ia berjanji akan segera membahas mengenai pemisahan kluster miskin dan miskin ekstrem.

“Sebaiknya segera dibahas karena berhubungan dengan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan penyaluran bansos,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com