Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Sivitas Akademika ke Pemerintahan Jokowi, JK: Tak Terbantahkan

Kompas.com - 07/02/2024, 21:40 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan berbagai kritik yang disampaikan para guru besar atau sivitas akademika dari berbagai universitas soal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut JK, pendapat para akademisi disampaikan berdasarkan fakta yang saat ini terjadi di lapangan.

“Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan dan saya tidak akan menilai itu,” ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

“Karena bagaimana saya bisa menguji? Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua,” katanya melanjutkan.

Baca juga: JK Ingatkan Jokowi, Jangan Sampai Lakukan Kampanye Terselubung

JK pun menganggap gelombang kritik yang disampaikan para guru besar lahir secara organik tanpa paksaan.

“Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia,” ujar JK.

Di sisi lain, JK meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjamin netralitas dan membantu pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tak Paksakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024

Dia mengingatkan, kontestasi elektoral yang berlangsung penuh kecurangan tak akan melahirkan pemimpin yang baik untuk bangsa.

“Jangan coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara ini dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri, bukan suaranya Prabowo, Anies, Ganjar yang dicuri, bukan. Tapi suara rakyat yang dicuri kalau tak sesuai hati nurani,” kata JK.

Diketahui, gelombang kritik dari sivitas akademika terhadap pemerintahan Jokowi terus terjadi sejak akhir Januari 2024.

Mereka menyoroti soal nilai demokrasi yang semakin menurun sampai meminta penyelenggaran negara termasuk Presiden netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu Gerakan Nurani Bangsa, JK: Ada Kekhawatiran Nurani Kekuasaan Menurun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Ridwan Kamil Klaim Pasti Maju Pilkada, Kepastiannya Juli

Nasional
KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

Nasional
Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

Nasional
Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

Nasional
Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

Nasional
Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

Nasional
Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

Nasional
Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

Nasional
22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

Nasional
Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

Nasional
Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

Nasional
KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

Nasional
Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

Nasional
Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com