Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Nilai Mahfud Negarawan karena Mundur dari Menko Polhukam

Kompas.com - 31/01/2024, 18:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid memandang keputusan Mahfud MD untuk mundur dari Menko Polhukam menandakan eks menteri pertahanan itu adalah seorang negarawan.

Hal ini disampaikan Arsjad merespons pernyataan Mahfud yang akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh Prof Mahfud adalah sebagai seorang negarawan," kata Arsjad ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Mahfud Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Cak Imin Pertanyakan Soliditas Kabinet Jokowi

Arsjad mengatakan, pengunduran diri itu juga menandakan bahwa Mahfud adalah orang yang taat hukum di mana seorang pejabat publik yang ikut berkontestasi dalam Pemilu Presiden harus mundur dari jabatannya.

Di sisi lain, Mahfud juga dinilai sebagai orang yang memiliki dedikasi dan integritas selama menjabat sebagai pejabat publik.

"Jadi saya rasa itu adalah upaya yang saya katakan adalah baik sekali dari Pak Mahfud. Suatu niatan yang baik dari Pak Mahfud," ujar Arsjad.

Baca juga: Istana Tunggu Arahan Jokowi soal Pengganti Mahfud MD

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) non-aktif ini lantas ditanya apakah mundurnya Mahfud menjadi pesan kepada calon lain yang masih menduduki jabatan publik untuk mengikuti jejak eks Ketua MK tersebut.

Namun Arsjad mengaku tidak bisa menjawab karena itu dianggap merupakan keputusan setiap individu.


"Itu balik lagi ke tiap pribadi individu bagaimana melihat ini. Tapi sudah jelas dari sisi Pak Mahfud sendiri inilah yang dilakukan oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud merasa bahwa penting sekali untuk beliau melakukan pengunduran diri," pungkasnya.

Adapun Mahfud MD kembali menegaskan rencananya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam, Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud bilang, dirinya hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, TPN Harap Mahfud Bisa Blak-blakan Kritik Pemerintah

“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,” kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu, dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan, pada Oktober 2019 lalu dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dari Kepala Negara. Ia juga mengaku percaya dengan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com