Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

17 Hari Jelang Coblosan, TPS Kuala Lumpur Masih Kurang 126 Pengawas

Kompas.com - 26/01/2024, 13:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan, jumlah pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di Kuala Lumpur, Malaysia, baru terpenuhi sekitar 43 persen dari total kebutuhan, hingga 17 hari menjelang pencoblosan.

Sebagai informasi, berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU RI, pemungutan suara di Kuala Lumpur akan diselenggarakan lebih cepat dibandingkan di dalam negeri, yaitu pada 11 Februari 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan bahwa total kebutuhan pengawas TPS LN (Luar Negeri) di Kuala Lumpur sebanyak 233 orang, sampai saat ini yang terpenuhi dan terlantik baru 97 orang, sehingga masih perlu pemenuhan kebutuhan 126 orang pengawas.

Baca juga: KSP Belum Terima Ada Laporan Masyarakat yang Dicabut Bansosnya karena Pemilu

"Pengawas KSK (Kotak Suara Keliling) dibutuhkan sejumlah 139 orang dan telah terpenuhi dan dilantik sejumlah 136 orang, sehingga masih kekurangan pengawas KSK sejumlah 3 (tiga) orang," ucap Bagja lewat keterangan tertulis pada Jumat (26/1/2024).

Sebanyak 97 pengawas TPS LN dan 136 pengawas KSK di Kuala Lumpur ini baru dilantik pada Rabu (24/1/2024) lalu.

Dalam rangka menambal kekurangan ini, ujar dia, Bawaslu masih memperpanjang rekrutmen sampai batas waktu 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur.

Dari segi kerawanan, Malaysia menjadi negara dengan kerawanan pemilu paling tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Bawaslu sendiri.


Malaysia menjadi negara paling rawan karena memiliki enam daerah perwakilan, yakni Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang dan Tawau.

Di samping itu, jumlah pemilih di Malaysia mencapai setengah jumlah seluruh WNI yang memiliki hak pilih di mancanegara.

Malaysia juga mencatatkan tingkat kerawanan tertinggi karena banyaknya jumlah pelanggaran, bercermin dari pemilu sebelumnya.

Baca juga: Satgas Nusantara Polri Sambangi Tokoh-tokoh Agama, Ajak Kawal Pemilu Damai

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu, pelanggaran terhadap pemenuhan hak pilih dan kualitas daftar pemilih dalam pelaksanaan Pemilu di Malaysia sangat potensial terjadi.

Masalah kekurangan jumlah pengawas TPS ini bukan hanya terjadi di mancanegara. Di dalam negeri, Bawaslu juga menghadapi persoalan sejenis.

Hingga data terakhir diperbarui per 15 Januari 2024, masih ada 13.070 TPS umum dan 80 TPS khusus yang belum mendapatkan pendaftar pengawas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto Atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Prabowo Tak Hadir Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja Seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Nasional
Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Janji Taati Putusan MK, Ganjar: Apa Pun Pasti Kita Ikuti

Nasional
Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi

Nasional
Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Jelang Putusan MK, Presiden Jokowi Serahkan ke MK, Ma'ruf Minta Masyarakat Hormati

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Setuju Pencalonan Prabowo-Gibran Dibatalkan

Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Setuju Pencalonan Prabowo-Gibran Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com