Ignas Kleden, Teknokrasi, dan Pemilu 2024

Sebaliknya, para ahli itu justru membiarkan pengetahuan dan teknik yang dikuasainya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru dengan segenap kepentingan kroni dan keluarganya.

Di era reformasi yang disemangati oleh koreksi total atas praktik kekuasaan Orde Baru mestinya tak akan terjadi lagi.

Sifat-sifat baik dari pengetahuan dan teknik mestinya dapat dikembalikan untuk tunduk/patuh kepada kehendak bangsa; kembali mengabdi kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Sebagaimana desain awal Indonesia, terdapat relasi kuat yang saling membentuk antara tujuan dan nilai-nilai bernegara.

Para pengambil keputusan politik mestinya secara sadar mengambil sifat-sifat baik pengetahuan dan teknik yang dikuasai para ahli demi tercapainya tujuan bernegara.

Namun, proses politik pada Pemilu 2024 tampak menyangkal pernyataan tersebut. Para pengambil keputusan politik secara sadar justru membiarkan nafsu berkuasa dengan cara-cara yang tanpa sandaran nilai. Rasionalitas tujuan diutamakan dengan mengabaikan nilai dan kepatutan.

Maka, sifat-sifat baik pengetahuan dan teknik pun ditinggalkan, karena dianggap menghalangi tujuan mendapatkan kekuasaan.

Para ahli kompromis. Pengetahuan dan teknik yang mereka kuasai dikhawatirkan bukan hanya membukakan jalan kembalinya sentralisme dan totalitarianisme kekuasaan, melainkan juga memberikan pembenaran-pembenaran selanjutnya.

Hal itu dimulai dari tindakan ahli di Mahkamah Konstitusi (MK). Kita menyaksikan Anwar Usman, yang notabene teknokrat, ahli hukum yang menjabat Ketua MK, dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK).

Pasalnya, Anwar Usman dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat, karena ikut mengadili norma yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, yang tak lain putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui putusan yang kontroversial tersebut, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya meraih tiket sebagai capres dan cawapres dengan nomor urut 2.

Dengan kuasa pengetahuan dan tekniknya, MK telah meruntuhkan fondasi demokrasi untuk Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri bangsa dan dengan susah payah diperjuangkan kembali melalui gerakan reformasi 1998.

MK dengan kewenangan yang diberikan karena keahlian orang-orang di dalamnya justru telah membukakan jalan bagi politik tirani.

Kekuasaan dicurigai akan kembali sentralistik dan totaliter. Di antaranya karena para ahli telah menjauhkan sifat-sifat baik pengetahuan dan teknik dari kehendak bangsa dan kepentingan rakyat.

Proses tersebut terang-terangan diamini oleh sebagian ahli. Kendatipun sebagian lain memprotes keras, juga sebagian publik, tak membuat produk MK tersebut batal.

Produk MK itu hanya dilabeli “cacat etik”. Namun, daya gerak politik label itu diragukan, alias tak banyak berpengaruh, mengingat pendidikan politik di era reformasi tidak optimal membentuk kesadaran kritis rakyat pada umumnya.

Isu Pilpres 2024 satu putaran patut diwaspadai. Boleh jadi rasionalitas tujuan lebih diutamakan. Yang utama menang dulu satu putaran, urusan yang lain belakangan.

Sungguh mencemaskan kembalinya politik tirani, sentralisasi dan totalitarianisme kekuasaan.

Kepergian Ignas Kleden meninggalkan kepiluan. Jejak kecendekiawanannya yang kritis dan jernih diuji justru menjelang kematiannya. Selamat jalan Bung Ignas…