Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah: Demokrasi Indonesia Turun, Investor Akan Tahan Diri

Kompas.com - 24/01/2024, 22:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah mengamati panasnya tahun politik pada pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada Februari mendatang.

Berdasarkan pada peta politik yang ada, kata dia, besar kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran.

“Besar kemungkinan juga akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) jika melihat kecenderungan tahapan pemilu yang tidak jujur dan adil (jurdil),” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/1/2024).  

Said mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha karena dinamika politik yang cenderung labil.

“Di tengah demokrasi kita yang malah surut mundur, saya kira investor juga memiliki banyak analis sebelum mereka melakukan investasi. Mereka menghitung seluruh risiko risikonya,” katanya.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Langgar Etika dan Moral Jika Memihak dalam Pilpres

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) itu menilai, sepanjang konsolidasi kekuasaan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum terjadi, investor akan lebih menahan diri. 

“Saya perkirakan, investor akan menunggu, setidaknya setahun setelah pilpres. Artinya, baru pada 2025 mereka melihat perkembangan konsolidasi kekuasaan di pemerintahan dan DPR,” ujarnya. 

Said mengatakan, dari konsolidasi di pemerintahan tersebut, pemerintah yang terpilih baru bisa menyusun kebijakan untuk meyakinkan investor. 

“Jadi kalau target investasi pada pada 2024 lebih tinggi dari 2023, dari Rp 1.400 triliun menjadi Rp 1.617 triliun, saya kira tidak mudah dicapai pemerintah karena pertimbangan politik dalam negeri di atas,” jelasnya. 

Dia menilai wajar jika Bank Dunia membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. 

Baca juga: Sejumlah Menteri PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati

Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,9 persen, sedangkan asumsi makro di APBN 2024 sebesar 5,2 persen.  

Selain itu, lanjut Said, kondisi global dengan ketegangan global di Timur Tengah makin meluas.

Selain perang Rusia dan Ukraina belum berakhir, ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Timur juga akan menahan arus modal masuk ke Indonesia.  

“Saya kira investor global akan lebih memilih di negara-negara konservatif dengan kondisi ekonominya yang sudah stabil,” katanya. 

Kemudian, kebijakan suku bunga tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) yang belum segera berakhir akan menyedot dollar AS.

Meski demikian, Said menilai, investasi pada sektor pangan dan energi hijau menjanjikan imbal hasil yang baik. 

Baca juga: Jokowi Komentari Jalan Solo-Purwodadi, PDI-P: Membantu Kepemimpinan Pak Ganjar

Apalagi, kedua sektor itu didukung penuh kebijakan pemerintah, seperti insentif perpajakan, bea masuk, dan kemudahan kemudahan lainnya seperti perizinan. 

“Saya kira siapa pun yang nanti terpilih meneruskan pemerintahan berikutnya, baik dari satu, dua, dan tiga, dua sektor itu niscaya akan diperkuat sebagai fokus kebijakan ke depan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Said menilai hal target investasi pada tahun politik kali ini akan berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com