Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap PBNU Tak Lagi Netral, Gus Nadir Ungkap Mobilisasi Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Kompas.com - 22/01/2024, 15:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengungkapkan struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat arahan untuk memberikan dukungan pada Capres-Cawapres nomornurut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Gus Nadir menumgatakan, arahan itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Rais Aam PBNU KH. Miftachul Achyar di Hotel Bumi, Surabaya.

Pengurus yang dikumpulkan mulai dari Rais Syuriyah, Ketua Tanfdiziyah sampai ketua cabang dan wilayah. Meski tidak ada keputusan resmi yang dituangkan dalam surat berkop PBNU namun arahan itu jelas.

"Tapi yang dikumpulkan jelas pengurus, sehingga kemudian secara massif struktur itu diperintahkan untuk mendukung 02," kata Gus Nadir dalam wawancara Program GASPOL! °yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Gus Nadir Ungkap Awal Mula Keretakan PBNU dengan PKB

Gus Nadir juga menyebut, dalam forum itu KH. Miftachul Achyar menyampaikan permohonan agar para pengurus untuk sekali ini bersikap sam'an wathoo'atan (mendengar dan patuh).

Padahal, kata Gus Nadir, KH. Miftachul Achyar tidak pernah menyampaikan permohonan karena di lingkungan NU dengan kedudukan sebagai Rais Aam perintahnya pasti dipatuhi.

Menurut dia, permohonan itu disampaikan karena KH. Miftachul Achyar menyadari permintaannya akan menjadi kontroversi.

"Tolong sekali ini saja sam'an wathoo'atan. Tolong jadi harus mendengar dan taat," kata Gus Nadir mengutip permohonan KH. Miftachul Achyar.

Menurut mantan Ketua Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Australia-Selandia Baru ini, langkah politik PBNU itu terjadi tidak terlepas dari kedekatan mereka dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini dinilai mendukung Prabowo dan anak sulungnya nya Gibran.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Carut Marut Internal PBNU karena Arah Dukungan Capres

Saat ini, kubu politik itu ragu bisa memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) dalam satu putaran. Sementara, meskipun unggul suara mereka terhenti di angka 40 persen.

Sementara, di putaran kedua Prsbowo-Gibran mungkin malah jika pasangan Anies Baswedan-Mubaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersatu.

"Nah pada titik itu semuanya dikerahkan, termasuk PBNU. Ini satu perspektif, benar atau tidak saya tidak tahu," tutur Gus Nadir.

Gus Nadir menyatakan, pihaknya mempermasalahkan hal ini bukan karena dukungan diberikan PBNU kepada Prabowo-Gibran.

Baca juga: PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

Ketika dukungan diberikan kepada 01 yang terdapat Muhaimin selalu cucu pendiri NU maupun 03 dengan Mahfud MD sebagai santri, dirinya juga akan protes.

"Karena posisi PBNU netral kan. Jadi bukan persoalan 02 nya, arahan itu yang bertentangan dengan sikap netralitas Gus Yahya semenjak terpilih itu di muktamar," kata Gus Nadir.

Respons PBNU dan TKN Prabowo

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah terdapat arahan untuk memenangkan 02.

Meski demikian, ia membenarkan PBNU mengumpulkan para pengurus di Surabaya. Menurut dia, hal ini wajar karena semua organisasi mengumpulkan pengurusnya menjelang pilpres.

"Semua organisasi juga melakukan pertemuan biasa-biasa saja dan tidak ada pertanyaan ini saja harus nurut Rais Aam," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid menolak berkomentar panjang karena merasa ini menjadi ranah PBNU untuk berbicara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com