Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Banjir Kritik Usai Minta Format Debat Pilpres Diubah

Kompas.com - 10/01/2024, 08:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Usulan Presiden Joko Widodo agar format debat Pemilihan Presiden 2024 diubah, usai menyaksikan debat ketiga pada Minggu (7/1/2024) lalu, dipertanyakan. Sikap presiden dinilai kurang etis bahkan terkesan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Saat mengunjungi Provinsi Banten, Senin (8/1/2024), Presiden menyebut bahwa debat ketiga yang menghadirkan para calon presiden sebagai pesertanya, kurang menampilkan substansi dan visi para capres.

Presiden menganggap, para capres justru menampilkan adegan saling serang.

Baca juga: Debat Ketiga Capres-Cawapres: Dikritik Jokowi, Dipuji Maruf Amin

“Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten pada 8 Januari 2024.

Saat debat, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memang beberapa kali melontarkan pertanyaan terkait pertahanan kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Namun, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu tak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia berdalih waktu yang diberikan tidak cukup untuk memberikan penjelasan, serta meminta bertemu langsung dengan capres untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Baca juga: Kritik Respons Jokowi soal Debat Capres, Ahli: Dia Masih Presiden RI

Presiden kemudian berharap agar format debat Pilpres 2024 yang masih menyisakan dua kali debat dapat diubah agar pelaksanaannya lebih baik.

"Ada rambu-rambu sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

Ditemui terpisah, Anies membantah bahwa pertanyaan yang dilontarkannya saat debat bertujuan untuk membahas kebijakan Prabowo sebagai Menhan, bukan menyerang sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali tidak ada yang personal, semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang kemarin dibahas," kata Anies di Gorontalo.

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (tengah) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) dan capres nomor urut satu Anies Baswedan saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (tengah) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) dan capres nomor urut satu Anies Baswedan saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Senada, Ganjar juga mengaku tidak menyerang personal calon presiden lain dalam debat ketiga pilpres.

"Saya enggak menyerang personal, saya menyerang program," kata Ganjar singkat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam.

Sebagai informasi, Ganjar sempat menyampaikan sejumlah data yang dikeluarkan berbagai lembaga pemeringkat internasional yang menilai kekuatan pertahanan suatu negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, Anies dan Ganjar juga sempat mempertanyakan pembelian alutsista bekas di Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Jokowi Sebut Debat Capres Serang Personal, Ikrar: Itu Kekecewaan Presiden

Itu persepsi presiden

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga tidak sependapat dengan komentar Jokowi terkait debat ketiga.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com