Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kekhawatiran Politisasi Bansos, Wapres Tegaskan Penyalurannya Bukan untuk Satu Kelompok

Kompas.com - 10/01/2024, 06:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah bukan untuk satu kelompok tertentu, tapi semua masyarakat yang berhak menerimanya.

Hal ini ia sampaikan merespons kekhawatiran sejumlah pihak bahwa penyaluran bansos ditunggangi oleh kepentingan politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Terkait bansos, kan saya kira tidak untuk satu kelompok, untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat, itu saya kira programnya ya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Sleman, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Respons Wapres soal Bansos, Ganjar: BLT Penting, tapi Mesti Empowering

Ma'ruf menekankan, tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk memilih kandidat tertentu saat pemilu demi mendapatkan bansos.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini pun mengaku belum menerima laporan terkait adanya praktik tersebut.

"Saya kok belum dengar itu ya, andaikata itu terjadi juga tentu bisa saja dilaporkan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Saat Paket Bansos Dinsos Tangsel yang Sudah Kedaluwarsa Telanjur Dibagikan pada Korban Banjir

Ia pun mengingatkan bahwa bansos diberikan pemerintah bukan karena mendekati masa pemilu, tapi sudah sejak lama disalurkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

"Kan bukan sekarang bansos itu, kan dari kemarin-kemarin, bukan karena ada pemilu ada bansos kan. Bansos sudah ada sejak dan terus diberikan sampai sekarang ya diberikan seperti biasa," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Nasional
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com