Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Program Susu Gratis, Cak Imin: Susunya Enggak Ada, Pasti Impor

Kompas.com - 04/01/2024, 10:40 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyentil pemberian susu dan makan siang gratis yang menjadi program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara “Slepet Imin” di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Menurut Cak Imin, ketersediaan bahan baku pembuatan susu di Indonesia masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dijanjikan itu.

Baca juga: Sindir Program Susu Gratis, Cak Imin: Terlambat kalau Sudah SD Baru Dikasih Gizi

 

Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program pasangan calon nomor urut 2.

“Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, (tapi) itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu,” kata Cak Imin.

“Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor?” ucap dia. 

Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita.

Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), melainkan sejak dalam kandungan.

Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan, stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Baca juga: Ketika Gibran Kembali Tegaskan Tak Berkegiatan Politik Saat Bagi-bagi Susu di CFD, tapi Tak Jelaskan Asal Susu

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target 9 bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucap dia.


Menurut Cak Imin, pemberian susu gratis setelah untuk anak-anak merupakan upaya terlambat.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Anies Baswedan tidak ingin membuat program yang terlambat.

“Kalau sudah SD baru dikasi gizi, itu namanya terlambat, maka Amin tidak mau termasuk dalam orang-orang yang terlambat,” kata Cak Imin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com