Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Program Susu Gratis, Cak Imin: Terlambat kalau Sudah SD Baru Dikasih Gizi

Kompas.com - 04/01/2024, 09:14 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyindir program pemberian susu gratis Prabowo-Gibran.

Muhaimin menilai pemberian susu dan makan gratis untuk anak-anak usia sekolah terlambat karena stunting hanya bisa dicegah saat bayi di dalam kandungan serta 1.000 hari pertama pascakelahiran.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara “Slepet Imin” di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Cak Imin mengatakan, stunting bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), tetapi sejak dalam kandungan.

Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan. Stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran: 82,9 Juta Warga Baru Dapat Makan Siang-Susu Gratis pada 2029

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target sembilan bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucapnya.

Baca juga: Ironi Program Susu Gratis, tapi 78 Persen Susu RI Masih Impor

Menurut Cak Imin, pemberian susu gratis setelah usia sekolah merupakan upaya terlambat.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Anies Baswedan tidak ingin membuat program yang terlambat.

“Kalau sudah SD baru dikasih gizi, itu namanya terlambat, maka Amin tidak mau termasuk dalam orang-orang yang terlambat,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com