Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Program Susu Gratis, Cak Imin: Susunya Enggak Ada, Pasti Impor

Kompas.com - 04/01/2024, 10:40 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyentil pemberian susu dan makan siang gratis yang menjadi program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara “Slepet Imin” di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Menurut Cak Imin, ketersediaan bahan baku pembuatan susu di Indonesia masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dijanjikan itu.

Baca juga: Sindir Program Susu Gratis, Cak Imin: Terlambat kalau Sudah SD Baru Dikasih Gizi

 

Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program pasangan calon nomor urut 2.

“Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, (tapi) itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu,” kata Cak Imin.

“Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor?” ucap dia. 

Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita.

Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), melainkan sejak dalam kandungan.

Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan, stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Baca juga: Ketika Gibran Kembali Tegaskan Tak Berkegiatan Politik Saat Bagi-bagi Susu di CFD, tapi Tak Jelaskan Asal Susu

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target 9 bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucap dia.


Menurut Cak Imin, pemberian susu gratis setelah untuk anak-anak merupakan upaya terlambat.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Anies Baswedan tidak ingin membuat program yang terlambat.

“Kalau sudah SD baru dikasi gizi, itu namanya terlambat, maka Amin tidak mau termasuk dalam orang-orang yang terlambat,” kata Cak Imin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com