Menpan-RB dan Mendagri Kolaborasi Pacu IKD untuk Transformasi Layanan Digital

Dengan demikian, regulasi tersebut dapat meningkatkan secara signifikan terhadap kualitas layanan pemerintah yang berbasis kebutuhan masyarakat (citizen centric), bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini.

Anas mengatakan, integrasi Digital ID atau IKD dilakukan dalam tata kelola satu organisasi melalui GovTech. 

“Ke depan, proses pelayanan publik akan semakin efisien, tidak berulang mengisi data, terpadu, dan otomatis berdampak pada kecepatan layanan,” ujarnya. 

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. 

Selama ini, layanan digital pemerintah masih belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi. 

Sebagai contoh, ketika akan mengakses urusan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi data sejak awal. 

Baca juga: ASN Dinilai Kurang Adaptif, Ini Strategi Menpan-RB Tingkatkan Kinerja

Kemudian, ketika masyarakat mengurus urusan B, mereka kembali harus mengunduh aplikasi B dan mengisi data. Proses ini belum efisien dan masih rumit.

“Hari ini kami datang ke Kemendagri bertemu dengan Pak Mendagri untuk berkoordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memenuhi target terkait dengan digital ID di SPBE sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap rencana SPBE Digitalisasi Government dengan Kementerian PANRB sebagai leading sector. 

Menurutnya, ada tiga tugas yang diemban Kemendagri, yaitu memperkuat digital ID yang menjadi basis data SPBE.

Kemudian, mengkoordinasikan digital payment di daerah-daerah melalui Dirjen Dukcapil. 

Tugas berikutnya adalah mendorong para kepala daerah mengintegrasikan aplikasi ke dalam satu portal. 

Baca juga: Skema Gaji Tunggal ASN Masih Digodok, Menpan RB: Apakah Gaji Besar Nanti Kinerja Meningkat?

Saat ini, inovasi di daerah sangat banyak sehingga membuat masyarakat bingung. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong daerah mengintegrasikannya ke dalam satu portal.

“Nanti satu portal ini akan diintegrasikan secara nasional oleh Bapak Menpan-RB dan kami mendukung sepenuhnya. Nanti ada sistem digitalisasi government pusat dan daerah secara nasional,” jelasnya.