Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Keteledoran Teknis Pemilu Bisa Ganggu Kondusivitas Negara

Kompas.com - 30/12/2023, 11:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) 2024 agar tak teledor dalam menyiapkan aspek teknisnya.

Menurut Jokowi, keteledoran aspek teknis bisa berdampak politik, bahkan berpotensi mengganggu kondusivitas negara.

"Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi menyadari bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat kompleks. Karena itu, tata kelola pelaksanaan pemilu harus disiapkan dengan baik.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Netral dan Tak Memihak di Pemilu 2024

Selain itu, Jokowi meminta petugas hingga ketersediaan logistik juga harus disiapkan dengan baik.

"Distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik," ujar Jokowi.

Jokowi tak ingin semua hal mengenai pelaksanaan pemilu ada yang tercecer, termasuk terkait hal teknisnya.

"Jangan sampai ada yang tercecer satu pun, semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya, hati-hati mengenai ini," tegas dia.

Baca juga: Kepada Jokowi, Budi Arie Ungkap Rahasia Selesaikan Proyek BTS 4G

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan supaya sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus ada jaminan untuk dapat diandalkan.

Ia tak ingin ke depan terjadi peretasan terhadap sistem infromasi dan perangkat penunjang pemilu.

"Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka," tegas dia.

"Jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini. Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politik," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com