Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sindir Korupsi BTS 4G, Nasdem: Enggak Usah Ditanggapi

Kompas.com - 29/12/2023, 15:35 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem enggan menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang menyinggung kasus korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

Cak Imin menyatakan, kasus korupsi yang menyeret mantan menteri komunikasi dan informatika sekaligus mantan sekretaris jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate itu menyebabkan internet di Indonesia tak merata.

Pernyataan Cak Imin itu seolah menyerang Partai Nasdem yang kini turut mengusung Cak Imin bersama pasangannya Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Singgung Kasus BTS, Cak Imin: Kalau Tidak Dikorupsi Internet di RI Sudah Merata

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Choirie menilai pernyataan Cak Imin itu tidak perlu ditanggapi lebih jauh.

“Enggak usah ditanggapi (pernyataan Cak Imin),” kata politikus yang akrab disapa Gus Choi itu, kepada Kompas.com, Jumat (29/12/2023).

Pernyataan Cak Imin

Cak Imin menyinggung kasus korupsi BTS 4G saat berkampanye di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2023) lalu.

Cak Imin mengatakan, dampak dari korupsi BTS 4G mengakibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sulit memasarkan produknya lewat internet.

"Kalau enggak ada korupsi, dalam waktu singkat internet akan merata di seluruh Indonesia," ujar Cak Imin.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini

Atas peristiwa ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ingin memperbaiki kualitas internet di Indonesia yang saat ini belum bisa diakses secara merata.

Selain itu, dia berjanji akan meningkatkan kecepatan internet di Indonesia untuk kepentingan penjualan produk UMKM. "Kita akan berdayakan pemberian kekuatan internet kita," kata Cak Imin.

"Misalnya Malaysia, Singapura itu kecepatannya bisa 250 megabite per secon (mbps). Malaysia kalau enggak salah 150, Indonesia baru 70 sekian, 35 atau 20 sekian saya lupa" ucapnya.

Kecepatan minimal internet di Indonesia tersebut akan ditingkatkan hingga minimal 100 mbps.

"Kita akan rombak internet kita kecepatan minimalnya 100 mbps untuk merata di seluruh Indonesia di 100 persen desa-desa," tuturnya.

"Ini supaya apa? supaya (UMKM) kita-kita masuk cepat di tingkat nasional maupun global," tandasnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com