Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Menang, Cak Imin Janji Tak Akan Ada Undang-undang "Simsalabim" Lagi

Kompas.com - 19/12/2023, 07:45 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak ingin lagi ada undang-undang (UU) yang dibuat secara tergesa-gesa dengan proses yang cepat.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin ini dalam acara dialog kesejahteraan buruh bertajuk "Titip Gus", menjawab pertanyaan seorang buruh soal nasib omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Cak Imin mengeklaim, jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pemerintah akan mengajak serikat pekerja atau buruh dan pengusaha (tripatrit) untuk duduk bersama membahas UU tersebut.

"Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit, ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan," kata Cak Imin di Gedung Juang 45, Tambun, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Singgung Pentingnya Pembangunan Jiwa, Cak Imin: Jangan Cuma Istana Presiden yang Megah…

"Jadi, setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin juga berjanji, jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) menang Pilpres 2024, tidak ada lagi UU horor alias menakutkan yang disahkan.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengistilahkan pembahasan UU yang dilakukan secara cepat dengan sebutan "simsalabim".

"Kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang 'simsalabim'. Tahu enggak undang-undang simsalabim? Enggak ada hujan, enggak ada angin disahkan. Undang-undang horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur," kata Cak Imin.

"Nanti, insya Allah kalau Amin menang, tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kelakar Cak Imin: Di TPS Coblos 1, Kalau 2 atau 3 Enggak Sah

Dalam kesempatan itu, Cak Imin pun menyinggung soal sistem demokrasi yang seharusnya menjadi acuan bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan, termasuk pembuatan UU.

Cak Imin mengatakan, tidak ingin lagi ada demo buruh berulang-ulang lantaran suara para pekerja yang tidak didengar oleh pemerintah.

Ke depan, cawapres nomor urut 1 ini berjanji bakal mendengar seluruh masukan para pekerja untuk dibahas dan dicarikan solusinya bersama para pengusaha.

"Ini yang disebut demokrasi, kalau sudah begini, insya Allah enggak ada demo-demo karena semua ikut menyusun, semua menjadi bagian, semua terlibat. Itu yang disebut perubahan," kata Cak Imin.

"Duduk bersama, cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi Amin, Anies-Muhaimin. Buat apa kami jadi presiden, buat apa kita jadi wapres kalau kita tidak membawa perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Baca juga: Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com